Kemarin, kapal ikan Vietnam ditangkap hingga dukungan untuk Palestina

Jakarta (ANTARA) - Lima berita politik pada Minggu (16/5) yang masih menarik untuk dibaca dan menjadi perhatian publik, mulai dari Bakamla tangkap kapal ikan Vietnam hingga dukungan untuk Paletina.

Klik di sini untuk membaca berita lengkapnya

1. Bakamla tangkap kapal ikan Vietnam di perbatasan Indonesia-Malaysia

Badan Keamanan Laut menangkap kapal ikan berbendera Vietnam yang sedang menangkap ikan secara ilegal di perairan Natuna Utara, di perbatasan Indonesia-Malaysia bagian Utara, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Minggu.

Kabag Humas dan Protokol Kolonel Badan Keamanan Laut, Wisnu Pramandita, dalam keterangan pers menyatakan berdasarkan pemeriksaan awal, kapal ikan berbendera Vietnam dengan nomor kapal BD 93681 TS, diawaki enam anak buah kapal berkebangsaan Vietnam.

Selengkapnya di sini

2. PKS dukung sikap pemerintah bela hak-hak rakyat Palestina

Partai Keadilan Sejahtera mendukung sikap pemerintah Indonesia yang secara konsisten melakukan pembelaan terhadap hak-hak rakyat Palestina untuk dapat hidup damai.

"Kami mendukung sikap pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri yang secara konsisten melakukan pembelaan terhadap hak-hak rakyat Palestina untuk dapat hidup damai, merdeka, dan berdaulat di bumi Palestina," kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu di Jakarta, Minggu.

Selengkapnya di sini

3. LaNyalla Singgung Dekrit 5 Juli 1959 saat bertemu Pengurus Nasional PP

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyinggung soal peristiwa bersejarah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 saat bertemu Pengurus Nasional Pemuda Pancasila (PP).

AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam keterangan persnya diterima di Jakarta, Senin, mengatakan Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno bertemu dengannya dalam momentum halal bihalal yang dikemas terbatas dan sederhana, namun tak mengurangi bobot pembicaraan.

Selengkapnya di sini

4. Wakil Ketua DPR minta pemerintah jaga momentum tumbuhnya investasi

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah menjaga momentum tumbuhnya realisasi nilai investasi dengan memperkuat kebijakan penanggulangan dampak pandemik COVID-19.

Menurut dia, penguatan penanganan dampak pandemik merupakan salah satu cara menjaga iklim investasi di dalam negeri tetap kondusif mengingat Indonesia diprediksi akan memasuki masa pemulihan ekonomi pada Triwulan II-2021.

Selengkapnya di sini

5. Politik identitas "menggurita" akibatkan indeks demokrasi turun

Direktur Political and Publik Policy Studies (P3S) Jerry Massie berpendapat politik identitas yang "menggurita" menyebabkan indeks demokrasi Indonesia turun.

The Economist Intelligence Unit (EIU) sebelumnya merilis Laporan Indeks Demokrasi 2020, dimana indeks demokrasi Indonesia berada pada peringkat ke-64 dengan skor 6,3.

Selengkapnya di sini