"Itu bukan tugas ormas, kita mengecamnya, karena menghapuskan kemaksiatan sesuai dengan undang-undang itu tugas dan kewajiban negara, jadi bukan ormas dan milisi-milisi yang muncul secara sporadis," kata Ketua Umum PB HMI MPO, M. Chozin Amirullah, di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan, selama ini, tampaknya negara tidak berdaya terhadap pelanggaran moral yang diatur oleh undang-undang.
"Hal ini yang seringkali menjadi alasan memicu terjadinya `sweeping` oleh ormas dengan mengatasnamakan agama," katanya.
Ia mengemukakan, hal itu kemudian berkembang dan bisa menjadi salah satu lahan subur munculnya premanisme berkedok agama.
"Ini bisa saja menjadi alasan pemerasan, yang tidak mau bayar sweeping dan begitu seterusnya, padahal ada atau tidak ada bulan Ramadhan negara tetap bertanggungjawab menghapuskan kemaksiatan sesuai dengan UU," katanya.
Ia menambahkan, seringkali aparat negara yang berwenang justru memelihara keadaan konflik tersebut dan membiarkan berlangsungnya pelanggaran hukum.
"Contohnya aparat mengetahui kemaksiatan dan melanggar hukum namun ia tetap membiarkannya, dan ia bisa melakukan pemerasan untuk itu kalau tidak mau di `sweeping` oleh ormas, inikan menggelisahkan," katanya.
Untuk itu, menurut dia, aparat negara harus tegas, baik kepada kemaksiatan maupun kepada ormas yang melakukan `sweeping` tersebut.
"Ketegasan diperlukan, jangan malah memelihara sesuatu yang tidak benar, inikan tidak pas," katanya.
Sementara itu, ia berharap dalam bulan Ramadhan ini, dapat berjalan dengan damai dan penuh khidmat. "Sehingga semua orang bisa menikmati Ramadhan dengan khusuk, khidmat dan juga bahagia, penuh keberkahan," katanya.
(T.M041/E001/P003)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
