HMI: Rumah Aspirasi Harus Ditolak

Jakarta (ANTARA News) - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mengecam keras keinginan anggota dewan untuk membangun rumah aspirasi dan meminta agar usulan tersebut tidak dilanjutkan.

"Kami mengecam usulan itu, dan meminta agar usulan tersebut ditolak karena tidak sesuai dengan tata krama demokrasi dan melukai hati nurani rakyat," kata Ketua Umum PB HMI, M. Chozin Amirullah, di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan, usulan rumah aspirasi tersebut sama dengan usulan DPR sebelumnya terkait dengan dana aspirasi. "Ini hanyalah alat untuk mengeruk uang rakyat dengan memanfaatkan APBN," katanya.

Ia menambahkan, usulan tersebut mengada-ada seperti layaknya usulan DPR tempo dulu yang mengajukan dana untuk mesin cuci. "Jauh dari sebuah kepedulian terhadap rakyat," katanya.

Sementara di sisi lain, menurut dia, banyak dana untuk kesejahteraan rakyat yang ternyata dipotong dan dihilangkan begitu saja.

"Saat ini semua harga barang meningkat, inflasi melonjak, semua subsidi dihapus, padahal rakyat masih banyak yang kelaparan, susah makan, sulit jaminan kesehatan, apalagi. Ini sungguh lelucon DPR yang tidak lucu," katanya menandaskan.

Ia menyebutkan, sebaiknya pemerintah dan DPR tetap pada kepedulian meningkatkan kesejahteraan rakyat. "Jadi dana itu harusnya untuk rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk 560 anggota DPR," katanya.

Ia menambahkan, rumah aspirasi juga menunjukkan kegagalan dari partai politik dalam menyerap artikulasi politik masyarakat.

"Karena selama ini, partai politiklah yang memiliki tugas untuk itu, dan perwakilan rakyat itu berasal dari partai politik, bukan individu," katanya.

Menurut dia, dengan infrastruktur partai politik yang sampai ke desa-desa, tidak ada alasan yang dapat membenarkan dilakukannya pendirian rumah aspirasi tersebut.

"Ini sangat konyol, partai politik sudah punya jalur. Kalau memang itu tidak terjadi, maka perlu juga dipertanyakan partai politiknya," katanya.

Ia menambahkan, sampai dengan saat ini kinerja DPR juga masih mengkhawatirkan. "Mereka terus memburu `rente` (keuntungan) karena merasa jabatannya hanya lima tahun dan perlu dimanfaatkan, jadi tidak lagi berpikir soal rakyat. Rakyat sudah usai, begitu pemilu usai, itu kelihatannya yang ada dalam pikiran mereka (DPR), dan bagaimana mengembalikan dana yang telah digunakan waktu pemilu," katanya.

Sementara itu, seperti diberitakan sebelumnya, Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI mengusulkan anggaran untuk pembangunan rumah aspirasi bagi masing-masing anggota DPR.

Menurut Wakil Ketua BURT DPR RI Pius Lustrilanang, setiap anggota diusulkan mendapat anggaran Rp200 juta atau total 560 anggota dewan sebesar Rp122 miliar untuk pembangunan rumah aspirasi.
(T.M041//P004/P003)