Pentagon Remehkan Rencana Karzai

Washington (ANTARA News) - Pentagon, Selasa, meremehkan rencana yang diumumkan Presiden Afghanistan Hamid Karzai untuk membubarkan semua perusahaan keamanan swasta di Afghanistan, dan menyatakan masalah itu sedang dibahas.

"Saya tak tahu itu sudah diputuskan; itu masalah yang telah disampaikan oleh Presiden Karzai," kata Kolonel David Lapan, jurubicara Pentagon, sebagaimana dikutip dari AFP.

Jurubicara Karzai, Waheed Omer, sebelumnya di Kabul mengatakan Presiden Afghanistan itu akan segera menetapkan tenggat bagi pembubaran perusahaan keamanan swasta, dan menyabutnya "program serius yang akan dilaksanakan pemerintah Afghanistan".

Lapan mengatakan Pentagon memahami adalah masalah dengan perusahaan keamanan swasta, tapi sedang berusaha menangani masalah tersebut, yang diangkat oleh Karzai dengan cara yang juga mengatasi kebutuhan keamanan AS.

"Ada kebutuhan keamanan yang kami hadapi, yang dihadapi pasukan kami, yang masuk ke dalam kategori itu jadi kami ingin memastikan bahwa kami menangani keprihatinan pemerintah Afghanistan tapi juga memenuhi keperluan kami," kata Lapan kepada wartawan.

Kontraktor keamanan AS DynCorp menolak untuk mengomentari perkembangan tersebut Selasa, sementara bekas perusahaan keamanan AS Balckwater, yang kini bernama Xe, tak dapat dimintai komentar.

Sebanyak 40.000 orang bekerja di sektor keamanan Afghanistan, yang tumbuh subur. Perusahaan internasional dan Afghanistan menyediakan jasa pengamanan bagi pasukan internasional, Pentagon, misi PBB, organisasi bantuan dan non-pemerintah, dan media Barat.

Namun pemerintah Afghanistan mengecam pasukan keamanan swasta itu karena melakukan tindakan yang berlebihan dan pelecehan, terutama di jalanan di negeri tersebut.

Karzai telah sering mengeluh mereka melakukan tindakan yang sama persis dengan tugas pasukan keamanan Afghanistan, dan mengalihkan sumber daya yang diperlukan guna melatih tentara dan polisi.

Allison Stanger, penulis "One Nation Under Contract: The Oursourcing of American Power and the Future of Foreign Policy", mengatakan penghapusan perusahaan keamanan "akan menimbulkan masalah besar" bagi pasukan Barat.
(C003/A024)