Utang Publik Jepang Capai Rekor Tertinggi

Tokyo (ANTARA News) - Utang pemerintah Jepang mencapai rekor tinggi lebih dari 10 triliun dolar AS pada akhir Juni, Departemen Keuangan mengatakan, Rabu.

Total utang publik berada pada posisi 904,08 triliun yen (10,55 triliun dolar), naik 21,15 triliun yen dibanding akhir Maret, kata kementerian dalam sebuah laporan, sebagaimana dikutip dari AFP.

Menurut laporan triwulanan, 733,81 triliun yen atau 81,2 persen dari total merupakan obligasi pemerintah. "Ini merupakan angka tertinggi untuk saldo utang pemerintah," kata seorang pejabat kementerian.

Pemerintahan Perdana Menteri Naoto Kan telah berusaha untuk menyeimbangkan pemulihan Jepang yang rapuh dengan agenda yang bertujuan memotong utang publik industri terbesar di dunia, yang berkisar 200 persen dari produk domestik bruto.

Utang itu adalah warisan pengeluaran stimulus besar-besaran selama "dekade ekonomi yang hilang" pada 1990-an, serta serangkaian paket untuk mengatasi resesi yang dimulai pada 2008.

Jepang merangkak keluar dari resesi parah selama setahun pada 2009, tetapi utang publik yang tinggi serta deflasi dan permintaan domestik yang lemah menghalangi pemulihan perekonomian terbesar kedua di dunia.

Jepang telah menghadapi tekanan global untuk berbuat lebih banyak untuk memotong utang dalam beberapa bulan terakhir, meskipun dengan sekitar 95 persen dari obligasi pemerintah dimiliki oleh investor dalam negeri, risiko Jepang terhadap gagal adalah dianggap jauh lebih rendah daripada beberapa negara zona euro.

Setelah menjadi Perdana Menteri pada Juni, Kan meluncurkan reformasi fiskal untuk membatasi pengeluaran pemerintah dan penerbitan obligasi dalam upaya untuk mengakhiri gunung utang pemerintah.

Dia juga mengangkat kemungkinan penggandaan pajak konsumsi Jepang lima persen untuk membantu upaya pengurangan utang. Tapi ia menderita kekalahan dalam pemilihan Juli di parlemen.

Lembaga pemeringkat Standard & Poor`s memperingatkan pada Juli pihaknya mungkin menurunkan peringkat kredit Jepang jika Tokyo gagal untuk melaksanakan rencana reformasi fiskal "yang berarti".
(A026/A024)