Jakarta (ANTARA News) - Fraksi Partai Demokrat mengingatkan pemerintah untuk segera menindak tegas para oknum yang suka main hakim sendiri, termasuk berlaku anarkis terhadap warga yang tengah menjalankan ibadah.
"Aparat harus tegas menindak orang atau kelompok yang main hakim sendiri," kata Wakil Ketua Fraksi Demokrat di DPR RI Sutan Bathoegana kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.
Pernyataan itu disampaikan terkait aksi kekerasan oleh Ormas tertentu di Bekasi, Jabar, terhadap anggota jemaat sebuah agama tertentu di kawasan Pondok Timur Indah (PTI), Bekasi, sekitar pukul 09.00, Minggu (8/9).
Selain pemukulan yang membuat belasan anggota jemaat memar-memar, juga massa Ormas itu dengan mengatasnamakan masyarakat Kelurahan Ciketing menutup tanah kosong di Kompleks Mustika Jaya, Kota Bekasi.
Sesudah itu, mereka kemudian menutup kawasan itu dengan kawat berduri sembari membentangkan spanduk bertuliskan larangan mendirikan rumah ibadah.
Kejadian pembiaran aparat atas aksi-aksi anarkis ini, telah pula terjadi beberapa hari lalu di Depok (empat kali), Bogor, juga Kuningan-Jabar.
Merespons hal ini, Sutan Bathoegana juga mengingatkan seluruh warga harus mengikuti aturan atau undang-undang yang telah dibuat Pemerintah.
"Karena, kita semua harus menegakkan Hukum dan Aturan di atas segala-galanya. Insya Allah Negeri ini akan aman, tertib dan sejahtera kalau semua itu ikut aturan main yang berlaku," ujar politisi Partai Demokrat ini.
Kecam Pembiaran
Sebelumnya secara terpisah Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Rahadi Zakaria, menegaskan, fraksi dan partainya mengecam keras pembiaran aparat dan Pemerintah atas aksi-aksi kekerasan menjurus praktik anarkis di bebepara tempat, seperti terjadi di Bekasi, Minggu (8/9) kemarin.
"Apa pun alasannya, cara-cara kekerasan atau budaya kekerasan dilihat dari sudut mana pun sulit untuk dicari pembenaran. Aparat Pemerintah jangan membiarkan ini, karena bisa memupuk tumbuhnya gerakan-gerakan lebih dahsyat di mana-mana," tandas Anggota Komisi II DPR RI dari Provinsi Jawa Barat (Jabar) ini.
Rahadi Zakari mengingatkan, pembiaran atas aksi-aksi anarkistis ini, semakin mengotori prinsp negara kekeluargaan yang oleh Bung Karno dikatakan sesungguhnya memiliki akar kehidupan gotong royong `ala` Pancasila.
"Karenanya, kekerasan jangan dipupuk dan ditumbuhsuburkan terus. Kekerasan itu berarti telah melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain yang juga adalah keluarga sebangsa kita," tegas mantan jurnalis politik ini.
Rahadi Zakaria yang juga mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat (Jabar) mengatakan, sesungguhnya masih banyak yang bisa ditempuh untuk mencari solusi bersama dalam `rumah kebangsaan` Indonesia berlandaskan Pancasila.
"Salah satunya yang paling ampuh, ialah jalur kekeluargaan. Kita kan satu keluarga. Lalu, ada pula melalui jalur juridis, tetapi tetap mengarahkan semuanya kepada musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan," ujarnya.
Ingat, demikian Rahadi Zakaria, Negara Indonesia dibangun sebagai Negara Hukum bukan negara dengan budaya kekerasan.
(M036/J006/S026)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
