"Indonesia sebagai bangsa yang beragam suku bangsa dan agama seharusnya menjadikan Pancasila dan hukum sebagai pengayom perbedaan tersebut. Aksi-aksi kekerasan yang terjadi belakangan ini merupakan masalah fundamental berbangsa dan bernegara yang ironisnya diabaikan pemerintah," katanya di Jakarta, Senin.
Menurut Bara Hasibuan , aksi kekerasan suatu kelompok dengan melakukan penyerangan terhadap kelompok masyarakat lainnya tidak bisa ditoleransi.
Sayangnya, lanjut dia, masyarakat belum melihat aksi nyata dari aparat keamanan yang mengambil langkah konkret dengan melakukan penangkapan terhadap para pelaku aksi kekerasan tersebut.
Lebih mengherankan, lanjut dia, ada pemerintah daerah yang mencoba merangkul kelompok tersebut di tengah tuntutan di
masyarakat bahwa kelompok tersebut seharusnya dikenakan tindakan hukum.
"Indonesia ini dasarnya Pancasila. Berbagai agama diperbolehkan dan dijamin oleh konstitusi. Karenanya konflik antarkelompok masyarakat yang berbeda keyakinan harus dicegah. Pemerintah harus menjadi wasit yang adil dan tegas," katanya.
Selain itu, kata Bara Hasibuan, pemerintah juga berkewajiban memberikan proteksi terhadap semua golongan di masyarakat, karena tidak bisa ada kelompok masyarakat tertentu menjadi" polisi moral" bagi kelompok masyarakat lainnya.
"Ini adalah masalah fundamental berbangsa. Pembiaran aksi kekerasan oleh pemerintah akan berdampak pada sendi-sendi bangsa," katanya.
Oleh karena itu, lanjut Bara Hasibuan, pemerintah harus melihat masalah itu sebagai suatu permasalahan serius, bukan malah lebih sibuk mengurusi pelaku video porno. (*)
(A041/A011/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
