"Saya mendesak pemerintah untuk menghentikan rencana Pertamina itu. Hal itu hanya menunjukkan ketidakpedulian pemerintah terhadap penderitaan rakyat," kata Bambang yang juga anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI di Jakarta, Minggu.
Selain itu, katanya, membiarkan wacana itu terus berkembang akan mendorong para spekulan beraksi menaikkan harga barang.
"Pengalaman mengajarkan kita bahwa mewacanakan kenaikan harga energi akan mendorong spekulan memicu kenaikan harga. Saya menilai Pertamina ceroboh karena meresahkan rakyat," katanya.
Pasca kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dengan segala konsekuensinya, beban kehidupan sehari-hari rakyat semakin berat.
"Karena itu harus ada rentang waktu yang cukup panjang sebelum menambah beban kehidupan baru di pundak rakyat. Tida arif, bahkan sangat keterlaluan jika saat ini diwacanakan kenaikan harga gas elpiji paket 3 kg," kata anggota Komisi III DPR itu.
Perlu dipertimbangkan pula, katanya bahwa dalam dua hari mendatang, masyarakat mulai menjalani ibadah puasa Ramadhan. Kewajiban semua pihak, termasuk pemerintah dan Pertamina, untuk membangun suasana nyaman agar masyarakat bisa beribadah dengan khidmat.
"Meniup isu kenaikan harga gas akan mengganggu suasana kebatinan masyarakat di bulan suci," kata Bambang.
Badan Anggaran DPR segera menyikapi masalah ini. Namun, lebih tepat jika presiden dan Menko Perekonomian memerintahkan Pertamina menunda wacana kenaikan harga gas.
"Rakyat sangat kecewa dengan klaim pemerintah bahwa lonjakan harga kebutuhan pokok belakangan ini sebagai hal yang wajar. Wajar menurut pemerintah belum tentu wajar buat rakyat kebanyakan. Apalagi skala lonjakan harga kebutuhan pokok akhir-akhir ini termasuk gila-gilaan," katanya.
"Jika isu kenaikan harga gas terus dikembangkan, bukan tidak mungkin terjadi lagi lonjakan harga kebutuhan pokok selama Bulan Ramadhan," tambah Bambang.(*)
(ANT-134/A041/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
