Banjarmasin (ANTARA News) - Kementerian Lingkungan Hidup segera menurunkan tim untuk melakukan investigasi terhadap rencana aktivitas penambangan Pulau Laut di Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan.

Hal itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta di Banjarmasin usai menghadiri pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Rudy Ariffin dan Rudy Resnawan di Banjarmasin, Minggu.

"Tentang penambangan Pulau Laut akan kita pelajari terlebih dahulu sebelum kita ambil keputusan," katanya.

Namun, kata dia, pihaknya mendukung keputusan DPRD setempat untuk menghentikan sementara penambangan tersebut sampai ada hasil penelitian yang jelas dan adanya jaminan penambangan yang akan dilakukan tidak akan merusak alam.

Menanggapi penolakan masyarakat terhadap penambangan tersebut, kata dia, pihaknya mendukung tetapi keputusan menolak atau menerima harus berdasarkan dasar hukum dan analisa yang jelas dan kuat.

"Pulau Laut adalah pulau kecil sehingga harus hati-hati untuk melakukan penambangan jangan sampai mengganggu lingkungan," katanya.

Kapan pihaknya akan menurunkan tim untuk melakukan investigasi dan penelitian dikatakan hal itu tidak bisa disebutkan dan menjadi rahasia.

Sebelumnya perusahaan bijih besi PT Sebuku Iron Lateritick Ores (SILO) yang kini menambang di Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru berencana menambang batu bara di Pulau Laut untuk memenuhi kebutuhan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas 100 MW.

Namun rencana tersebut menuai pro dan kontra masyarakat karena khawatir penambangan itu akan semakin merusak lingkungan di daerah tersebut. Sedangkan masyarakat yang mendukung merasa diuntungkan dengan rencana pembangunan PLTU tersebut.

Pembangunan PLTU Pulau Laut tersebut dimanfaatkan untuk memasok listrik pada rencana pembangunan perusahaan pabrik "pig iron" yang merupakan bahan baku pembuatan baja.

Dengan adanya pabrik yang nilai investasinya direncanakan tidak kurang dari Rp14 triliun itu selain mampu meningkatkan kesejahteraan warga sekitar juga akan mampu menampung tenaga kerja yang cukup besar.

Bupati Kotabaru H Sjachrani Mataja mengungkapkan, hingga kini Kotabaru mengalami krisis listrik. "Kami mendukung keinginan perusahaan untuk membangun pembangkit listrik tenaga uap sebesar 100 MW dan sebagian dialokasikan untuk menutupi kebutuhan listrik di Kotabaru," katanya.(*)
(T.U004/R009)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010