IEI: Potensi Lonjakan Inflasi Harus Diantisipasi

Jakarta (ANTARA News) - Pengamat ekonomi dari The Indonesia Economic Intelligence, Sunarsip, mengatakan pemerintah harus segera mengantisipasi potensi lonjakan inflasi yang akan terjadi pada kuartal III-2010.

"Terkait dengan potensi terjadinya lonjakan inflasi, maka pemerintah perlu mengantisipasinya melalui serangkaian kebijakan di sektor riil maupun kebijakan fiskal," katanya di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, inflasi domestik diperkirakan akan meningkat signifikan yang didorong oleh kebijakan tarif dasar listrik (TDL) dan faktor musiman, seperti bulan puasa, Lebaran, Natal, dan tahun baru.

Selain itu, adanya ancaman dampak badai el nino yang bisa menyebabkan musim hujan datang lebih awal (September-Oktober) sehingga bisa menimbulkan kemungkinan gagal panen.

The Indonesia Economic Intelligence (IEI) merekomendasikan beberapa kebijakan yang bisa ditempuh pemerintah, antara lain di sektor riil dengan menjaga kelancaran distribusi barang melalui penyediaan infrastruktur yang memadai.

Sementara itu, pemerintah juga harus meminimalkan pengaruh faktor musiman dari pergerakan harga kebutuhan pokok, terutama beras, dengan mengefektifkan peran Bulog sebagai stabilisator harga.

Kebijakan fiskal yang dapat dimainkan untuk mengendalikan laju inflasi adalah mengoptimalkan dana cadangan untuk kegiatan stabilisasi harga kebutuhan pokok masyarakat, katanya.

Modal Keluar

Selain lonjakan inflasi, pemerintah juga diperingatkan akan potensi arus keluarnya modal dari Indonesia pada Kuartal III 2010 seiring memulihnya perekonomian di negara maju pascakrisis global.

"Perlu diwaspadai risiko pembalikan arus modal jangka pendek keluar negeri (capital outflow)," kata Sunarsip.

Menurut dia, risiko terjadinya pembalikan arus modal jangka pendek dari Indonesia ini terbuka, mengingat negara-negara yang terkena krisis kini sudah mengalami "recovery" dan sudah mempersiapkan "exit policy from emergency situation" untuk menarik dana-dana yang keluar masuk ke negaranya.

Adanya potensi "capital outflow" itu akan menimbulkan persaingan kuat dalam perebutan dana di sektor perbankan. Apalagi, pemerintah kemungkinan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) dalam rangka membiayai kebutuhan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010.

Terkait dengan kemungkinan adanya pembalikan modal ke luar negeri, IEI menilai Bank Indonesia perlu menjaga agar suku bunga di dalam negeri tetap menarik.

"Keberadaan dana-dana jangka pendek, di satu sisi diperlukan, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan instabilitas ketika dana-dana tersebut ditarik ke luar negeri," ujarnya.

Bank Indonesia, kata dia, perlu menerapkan kebijakan devisa untuk tujuan sterilisasi dana-dana jangka pendek yang masuk ke Indonesia dengan cara "memaksa" dana-dana jangka pendek tersebut tinggal lebih lama di Indonesia.

Sementara itu, sektor perbankan nasional perlu mengantisipasi terjadinya persaingan dana yang ketat, antara lain dengan mengoptimalkan dana-dana jangka panjang melalui penerbitan surat berharga, baik obligasi maupun melalui "right issue". (*)

(T.E014/R009)