Medan (ANTARA News) - Catatan Indonesia Corruption Watch yang mengungkap Sumatera Utara merupakan daerah dengan kasus korupsi terbanyak, yang statusnya ditingkatkan ke tahap penyidikan selama semester pertama 2010 harus menjadi sarana introspeksi.
Hal itu dikemukan anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi PDI Perjuangan Brilian Moktar dan Muhammad Nuh dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kepada ANTARA di Medan, Minggu, menanggapi data yang baru-baru ini dirilis Indonesia Corruption Watch (ICW).
"Saya sungguh terkejut dengan data yang diungkap ICW yang tentunya mencerminkan moral dan mental pejabat di daerah kita. Seluruh kita, mulai dari gubernur, bupati/wali kota sampai pejabat di tingkatan terendah harus malu, karena ini menyangkut harga diri daerah," ungkap Brilian Moktar.
Data ICW tersebut, menurut Bendahara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut itu, sekaligus menjadi tantangan berat bagi jajaran penegak hukum termasuk bagi kalangan DPRD sendiri, apalagi praktik korupsi terbesar terjadi terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
"Ini tentu menjadi tugas berat bagi DPRD sebagai institusi yang salah satu tugasnya melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan termasuk dalam pemanfaatan APBD. Harapan kita, DPRD provinsi dan kabupaten/kota lebih `all out` lagi dalam mengemban amanah rakyat," katanya.
Ketua Komisi E DPRD Sumut itu juga memastikan pihaknya akan mencoba menindaklanjuti temuan-temuan ICW yang berhubungan dengan komisi yang dipimpinnya.
"Harapan kita ICW juga dapat memberikan data-data mereka kepada DPRD Sumut. Kalau datanya memang benar, tentu harus ada tindak lanjut dan kita tentu akan ikut mendorong penuntasannya," tegas Brilian Moktar.
ICW melalui Koordinator Divisi Investigasi Agus Sunaryanto di Jakarta, Rabu (4/8) mengungkapkan, Sumut menduduki ranking teratas dengan kasus korupsi yang statusnya ditingkatkan ke penyidikan dengan 26 kasus, kemudian Jawa Barat dan DKI Jakarta 16 kasus serta Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dan Jawa Tengah masing-masing 14 kasus.
Anggota Fraksi PKS DPRD Sumut Muhammad Nuh mengajak segenap elemen di daarahnya terutama aparatur pemerintahan dan jajaran penegak hukum terbuka dalam menerima sorotan ICW sekaligus menjadikannya sebagai sarana untuk mengoreksi diri.
"Tentu kita berterima kasih kepada ICW yang mendorong kita untuk bercermin diri, bahwa ternyata kita punya masalah yang sangat-sangat serius," ujar Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Sumut itu.
Menurut dia, tidak perlu saling menyalahkan apalagi membela diri dengan kondisi tersebut, karena yang diperlukan ke depan adalah bagaimana lebih memperbaiki diri.
"Kita tidak perlu saling mencari siapa yang salah. Sorotan ICW sebaiknya dijadikan wadah untuk berjuang supaya citra negatif itu tidak berlanjut pada tahun-tahun berikutnya," ujar Muhammad Nuh.
Ia juga mengingatkan, semestinya catatan ICW tersebut menjadi bahan renungan dan introspeki diri. "Seharusnya menjadi bahan renungan bagi kita semua, apalagi menjelang Ramadhan, di mana agama juga selalu mengajarkan kepada kita untuk tidak mengambil apa pun yang bukan hak kita," katanya.(*)
(T.R014/S015/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
