KKP kenalkan platform pelatihan daring di Asia Tenggara

E-Jaring merupakan merupakan pembelajaran daring perikanan yang menyediakan berbagai pelatihan untuk pengembangan kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkenalkan platform pelatihan daring dalam pertemuan Dewan Pusat Pembangunan Perikanan Asia Tenggara (SEAFDEC) yang dilaksanakan secara virtual pada tanggal 27-28 April dan 11 Mei 2021.

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) KKP Sjarief Widjaja dalam siaran pers di Jakarta, Rabu, dalam pertemuan tersebut menjelaskan mengenai platform pelatihan secara digital yang diinisiasi BRSDM bernama E-Jaring (pembelajaran daring elektronik).

"E-Jaring merupakan merupakan pembelajaran daring perikanan yang menyediakan berbagai pelatihan untuk pengembangan kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan. Platform ini telah dijalankan selama hampir satu tahun dan telah memfasilitasi 42.000 pemangku kepentingan perikanan dalam pengembangan pengetahuan dan peningkatan jiwa kewirausahaan bidang perikanan, selama masa pandemi," paparnya.

Sjarief menyampaikan, pihaknya siap untuk bertukar informasi dan pengalaman dengan negara-negara Asia Tenggara seputar platform pelatihan digital tersebut.

Kepala BRSDM KKP juga mendorong SEAFDEC untuk melakukan pengembangan platform pelatihan di bidang kelautan dan perikanan.

Pelatihan yang dilakukan KKP bagi masyarakat terdiri dari bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, permesinan perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, kewirausahaan, konservasi, dan sebagainya. Namun demikian, tak hanya bagi masyarakat, pelatihan juga dilakukan KKP bagi aparatur di sektor kelautan dan perikanan.

Salah satu pelatihan yang didorong Pemerintah Indonesia kepada SEAFDEC ditujukan untuk peningkatan kapasitas para inspektur perikanan. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung isu PSM sebagai salah satu agenda utama pembahasan.

Terkait isu itu juga, Delegasi Indonesia menyampaikan perkembangan terkait kesiapan implementasi PSMA (Port State Measure Agreement) di Indonesia berdasarkan pelabuhan yang telah ditentukan.

Terkait isu Data Kapal Ikan Regional (RFVR), Kepala BRSDM menyampaikan intervensi Indonesia agar SEAFDEC fokus dalam mendorong implementasi penguatan RFVR karena pada saat ini tidak semua negara anggota SEAFDEC melaksanakan pembaharuan data kapal perikanannya di RFVR secara reguler, mengingat adanya perbedaan gap dan jumlah armada kapal perikanannya.

Delegasi Indonesia juga menyampaikan pentingnya komitmen dan kolaborasi aktif seluruh negara anggota SEAFDEC dalam implementasi Resolution and Plan of Action Sustainable Fisheries for Food Security for the ASEAN Region Towards 2030 (RES&POA-2030), di mana dokumen ini telah disahkan di tingkat ASEAN dan menjadi panduan bagi negara anggota dalam kerja sama regional bidang kelautan dan perikanan hingga tahun 2030.