"Orang yang menjadi ketua dari dua instansi tersebut tidak hanya harus yang sesuai dengan kriteria, tetapi juga harus berasal dari pihak independen," katanya di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) sebaiknya tidak berasal dari Polri dan jaksa berdasarkan pengalaman sebelumnya yang tidak berjalan dengan baik.
Sebelum memilih calon ketua, katanya, lihat terlebih dahulu apa kebutuhan KPK sebenarnya. Jangan hanya memiliki integritas saja, tetapi juga harus memiliki keberanian.
Econ, panggilan akrab Emerson, mengatakan, untuk itu ICW akan terus mengawasi calon-calon ketua KPK agar tetap memenuhi kriteria yang dibutuhkan.
Lainnya, Pengamat Hukum Tata Negara, Refli Harun mengatakan, selama ini jaksa agung tidak menunjukkan kinerja yang luar biasa, maka tidak ada salahnya apabila jaksa agung perlu diganti bersama dengan pergantian ketua KPK.
"Sedangkan menyambut pergantian kapolri, presiden perlu mencalonkan orang yang baik dan cukup dengan satu calon saja," ujarnya.
Senada dengan itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi III, Martin Hutabarat mengatakan, pimpinan Polri dan KPK merupakan indikator komitmen DPR dalam memberantas mafia hukum.
"Sebaiknya calon pemimpin Polri cukup satu saja agar lebih solid. Yang terpenting, DPR bisa menolak calon tersebut jika memang tidak memenuhi keinginan masyarakat," paparnya.
Kriterianya, tambahnya, adalah orang yang bisa meneruskan semangat reformasi. (ANT006/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
