Walhi Kecam Empat Perusahaan Tambang di Sultra

Kendari (ANTARA News) - Lembaga swadaya masyarakat Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengecam empat perusahaan tambang di Sulawesi Tenggara yang sudah melakukan eksploitasi tanpa mengantungi izin dari kementerian kehutanan.

Keempat perusahaan tambang itu seharusnya mendapat izin pakai dari menteri kehutanan sebelum mengeksploitasi, kata Direktur Eksekutif Daerah (ED) Walhi Sultra Hartono di Kendari, Sabtu.

Empat perusahaan tambang yang telah melakukan aktivitas pertambangan pada kawasan hutan produksi itu masing-masing PT Putra Mekongga Sejahtera (PMS), PT Damai Rosadi Internasional (DRI), PD Aneka Usaha, masing-masing di Kabupaten Kolaka, dan PT Anugerah Alam Buana Indonesia (AABI) di Kabupaten Bombana.

Hartono mengatakan, Walhi juga menemukan perusahaan perkebunan milik PT Damai Jaya Lestari (DJL) yang melakukan pembukaan perkebunan kelapa sawit pada kawasan hutan produksi di Kabupaten Konawe Utara seluas kurang lebih 3.700 hektar (ha).

PT PMS hingga kini belum memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan dari menhut, tapi telah melakukan kegiatan eksploitasi nikel di areal hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang dapat dikonversi dan telah melakukan pengapalan sebanyak satu kali.

Sementara PT DRI baru memiliki izin prinsip pinjam pakai kawasan hutan namun belum ada izin pinjam pakai kawasan hutan, tetapi telah melakukan kegiatan eksploitasi penambangan nikel dan telah melakukan pengapalan sebanyak 26 kali.

Sedangkan PD Aneka Usaha belum memiliki izin prinsip maupun izin pinjam pakai kawasan hutan namun telah melakukan kegiatan eksploitasi dan telah melakukan pengapalan sebanyak 8 kali.

Adapun PT AABI juga belum memiliki izin prinsip maupun izin pinjam pakai dan diduga telah melakukan eksploitasi tambang emas, dan mereka telah mendirikan pos jaga dan membangun sarana jalan.

"Kita mendesak polda dan kejaksaan tinggi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kepada perusahaan- perusahaan tersebut karena telah memanfaatkan kawasan hutan tanpa memiliki dasar hukum," tegasnya.

(ANT-111/S026)

21 September 2011

sebelumnya saya ucapkan terimakasi kepada walhi sultra yang senantiasa memperjuangkan dan mempertahankan segala bentuk aktivitas yang berdampak pada kerusakan lingkungan,Industri pertambangan merupakan salah satu industri yang diandalkan pemerintah
Indonesia untuk mendatangkan devisa. Selain mendatangkan devisa industri pertambangan
juga menyedot lapangan kerja dan bagi Kabupaten dan Kota merupakan sumber Pendapatan
Asli Daerah (PAD). Kegiatan pertambangan merupakan suatu kegiatan yang meliputi:
eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/ pemurnian, pengangkutan mineral/ bahan tambang.
Industri pertambangan selain mendatangkan devisa dan menyedot lapangan kerja juga
rawan terhadap pengrusakan lingkungan. Banyak kegiatan penambangan yang mengundang
sorotan masyarakat sekitarnya karena pengrusakan lingkungan, apalagi penambangan tanpa
izin yang selain merusak lingkungan juga membahayakan jiwa penambang karena
keterbatasan pengetahuan si penambang dan juga karena tidak adanya pengawasan khusus dari instansi yang bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan,sehingga dengan adanya REGION WALHI sultra saya berharap dapat memberikan masukan dan pengawasan ketat terhadap pihak penambang,pertambangan bukanlah hal dapat memberikan dampak positif saja,di sisi lain dampak dari aktifitas tambang jelas memberikan dampak negatif yang tentunya adalah masyarakat menjadi sasaran utama dari jenis explorasi yang dilakukan...thanks....

0 0 Balas LaporkanHapus
18 Juli 2011

thanks... walhi jangan mundur tapi maju terus informasikan kerusakan hutan yang dilakukan penambang2 yang tidak bertanggung jawab, apa lagi perusahan yang hanya menjual tanah air kita ke negara lain

0 0 Balas LaporkanHapus
25 Juni 2011

KP PMS.. sampai saat ini proses pembayaran konfensasi lahan budi daya teripang dan rumput laut DI AREA pelabuhan blum di selesaikan oleh pihak dinas perikanan kolaka.....kasian masyarakat yang telah di rampas hak haknya

0 0 Balas LaporkanHapus
23 Agustus 2010

terima kasih kepada walhi yang telah memberikan informasinya....namun informasi yang diberikan belum tentu seluruhnya benar....sepatutnya walhi memperdalam hasil temuannya dan mengetahui duduk permasalahannya....bisa jadi perusahaan tersebut telah melaksanakan seluruh kewajiban yang terkait dengan ijin pinjam pakai kawasan hutan, sementara hak yang sepatutnya sudah diterima belum juga diberikan....dalam mencermati suatu masalah sepatutnya kita dapat melihatnya dari berbagai sudut pandang....

0 0 Balas LaporkanHapus