Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden (Wapres) Boediono menekankan pentingnya penerapan prinsip pengelolaan keuangan negara, baik APBN maupun APBD, sehingga pengelolaan keuangan menjadi sehat dan berkesinambungan.
Wakil Presiden menyatakan hal itu dalam arahan akhir sesi penutupan rapat kerja nasional di Istana Bogor, Jumat.
Prinsip pertama, katanya, adalah peningkatan pendapatan. Pendapatan adalah salah satu pondasi utama dalam pengelolaan keuangan negara.
"Landasan dari APBN dan APBD yang sehat adalah pendapatan yang sehat dan kuat," kata Wapres.
Bagi pemerintah daerah, peningkatan pendapatan bisa dilakukan dengan meningkatkan pendapatan asli daerah. Sedangkan bagi pemerintah pusat, peningkatan porsi pendapatan dalam APBN bisa melalui penerimaan pajak dan bukan pajak.
"Peran APBD dan APBN adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pendapatan ini," katanya.
Prinsip kedua, menurut Wapres, adalah keseimbangan antara pendapatan dan belanja. Prinsip ini penting untuk menghindari defisit APBN dan APBD yang terlalu besar.
"Jangan besar pasak daripada tiang," kata Wapres.
Kemudian, prinsip ketiga adalah kualitas belanja. Wapres mengingatkan kualitas belanja bisa ditingkatkan, terutama untuk keperluan pembangunan infrastruktur dan pembangunan lain yang berguna untuk kepentingan masyarakat.
Rapat Kerja di Istana Bogor berlangsung dua hari, 5-6 Agustus. Semua menteri Kabinet
Indonesia Bersatu ke-II dan gubernur se-Indonsia hadir dalam rapat tersebut.
Rapat kerja tersebut membahas empat agenda utama, yaitu kondisi ekonomi makro, APBN, APBD, dan percepatan penyerapan anggaran.
Rapat kerja di Istana Bogor adalah rapat kerja nasional ke-3, pemerintah telah mengadakan dua rapat serupa di Istana Cipanas dan Tampaksiring.
Rapat kerja di Cipanas telah menghasilkan Inpres Nomor 1 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010.
Sedangkan, rapat kerja di Tampaksiring membahas pembangunan ekonomi yang berkeadilan.
(T.F008/P003)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
