Bank Dunia Bantu Rp94 Miliar Untuk Jambi

Jambi (ANTARA News) - Gubernur Jambi Hasan Basri Agus mengatakan, Pemprov Jambi mendapat bantuan dari Bank Dunia atau International Bank for Reconstruction and Development sebesar Rp94 miliar untuk perbaikan jalan Lingkar Barat dan jalan Lingkar Selatan Kota Jambi.

"Sifatnya bantuan dan penggunaannya khusus untuk memperbaiki kerusakan jalan di Lingkar Selatan dan Lingkar Barat," kata Gubernur, Kamis, ketika meninjau jalan Lingkar Selatan dan Lingkar Barat yang kini sebagian mengalami kerusakan.

Hasan Basri mengakui kerusakan jalan tersebut cukup parah yang mengakibatkan kemacetan dan terganggunya pengangkutan sejumlah komoditi Provinsi Jambi.

Pemerintah tidak menginginkan adanya kemacetan-kemacetan terutama menjelang bulan puasa, dan jalan itu juga berkaitan dengan perekonomian masyarakat.

Menurut Gubernur, bantuan dana untuk perbaikan dan pembangunan jalan dari Bank Dunia ini cukup besar, namun belum ada kepastian kapan dana tersebut akan cair.

Sementara itu, Ketua Bappeda Provinsi Jambi Fauzie Ansory menyatakan karena belum bisa dipastikan cairnya bantuan Bank Dunia tersebut, sebaiknya Pemprov Jambi tetap menganggarkannya pada APBD Perubahan.

"Bulan puasa nanti kita sudah membahas APBD Perubahan, saya mengusulkan agar kita anggarkan dulu di APBD Perubahan. Jika nanti sudah cair, dana itu menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)," ujarnya di hadapan Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Jambi Effendi Hatta.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Nino Guritno yang didampingi Kabid Bina Marga Benhard Panjaitan mengatakan, pemenang tender perbaikan jalan Lingkar Selatan dan Lingkar Barat ini sudah ada, tinggal menunggu proses administrasi kemudian akan dikerjakan.

Jalan yang akan diperbaiki sepanjangn 22 Km dan akan diaspal seluruhnya dengan beban maksimal jalan delapan ton.

Nino berharap Pemprov Jambi dan pihak terkait lebih tegas dalam menindak perusahaan yang menggunakan jalan sebagai transportasi untuk memuat produknya yang melebihi daya dukung jalan seperti yang diatur dalam peraturan daerah. (YJ/K004)