Bupati minta warga Pati di perantauan tak mudik

ketika terpapar sakitnya tentu berlama-lama

Pati (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mengimbau kepada warganya yang berada di tempat perantauan untuk tidak mudik ke kampung halamannya demi menghindari penyebaran COVID-19 karena saat ini masih masa pandemi dan masih memungkinkan terjadi penularan.

"Aturan Pemerintah Pusat sudah benar melarang. Kami juga sudah mengimbau kepada warga Pati di perantauan, baik di Surabaya, Jakarta maupun daerah lainnya agar tidak mudik ke Pati karena saat ini belum benar-benar terbebas dari COVID-19," kata Bupati Pati Haryanto di Pati, Minggu.

Kalaupun tidak bisa pulang, katanya, mereka bisa mudik secara virtual dengan melakukan video call terhadap keluarganya di Pati. Keakraban dengan orang tua memang kurang, hanya saja hal ini demi melindungi keluarga agar tidak terpapar.

"Jangan karena kesenangan yang bersifat sebentar, tetapi ketika terpapar sakitnya tentu berlama-lama," ujarnya.

Jumlah pemudik tahun ini, menurut dia, belum sebanyak tahun 2020 yang mencapai 11.000-an orang. Sedangkan saat ini baru tercatat ada 2.000-an pemudik hingga tanggal 8 Mei 2021.

Semua pemudik tersebut juga sudah menjalani tes cepat (rapid test) antigen karena petugas mendatangi rumah warga. Sedangkan klaster pemudik sebelumnya di Desa Kuryokalangan, Kecamatan Gabus, yang tercatat ada 39 orang dinyatakan positif COVID-19, kini sudah sehat semua.

Klaster tersebut, berawal dari syukuran dari keluarga pemudik usai membeli mobil, kemudian terjadi penularan COVID-19. Harapannya, kasus ini menjadi pembelajaran bagi warga Pati untuk waspada dan sementara waktu tidak mudik ke kampung halamannya.

Sebanyak 15 pekerja migran dari Malaysia juga diminta melakukan tes usap tenggorokan (swab) untuk memastikan bebas COVID-19 dan menjalani isolasi selama lima hari di Surabaya, baru boleh pulang ke Pati setelah dinyatakan negatif COVID-19.

Untuk mencegah muncul klaster pemudik, maka pemerintah desa bersama Satgas Jogo Tonggo, bidan, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dilibatkan dalam pendataan pemudik. Mereka juga dilatih melakukan rapid test antigen karena sebelumnya disediakan 11.000 alat rapid test antigen.