Ternate (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan 85 persen dari daerah-daerah otonom di Indonesia tidak cukup untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Dalam sambutannya pada peresmian pemindahan ibu kota Provinsi Maluku Utara dari Ternate ke Sofifi, di Lapangan Ngaralamo, Kelurahan Salero, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Rabu, Presiden mengingatkan seluruh jajaran pemimpin daerah dari tingkat gubernur sampai bupati/walikota untuk mengutamakan kepentingan publik dalam pengelolaan anggaran.
"Oleh karena itu , mumpung belum lama berjalan terlalu jauh, saya ingatkan para gubernur, bupati, walikota, seluruh Indonesia kalau ada anggaran pusat dan daerah utamakan untuk kepentingan publik, kepentingan rakyat," tuturnya.
Kepala Negara mengingatkan para kepala daerah untuk tidak mengutamakan penggunaan anggaran tidak berdampak langsung kepada masyarakat seperti pembangunan kantor gubernur atau gedung DPRD yang terlalu megah.
Anggaran, lanjut dia, lebih baik dialokasikan untuk kepentingan publik seperti pembangunan sarana dan prasarana sanitasi, listrik, air dan jalan.
Khusus untuk Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Presiden berpesan agar ibu kota Sofifi yang berada di poros Pulau Halmahera difungsikan secara baik.
"Persiapkan dan terus bangun fasilitas publik yang diharapkan," ujarnya.
Secara definitif, Maluku Utara yang diresmikan menjadi provinsi terpisah dari Maluku pada 12 Oktober 1999 melalui UU No 46 Tahun 1999 beribu kota di Sofifi, Kecamatan Oba Utara, terletak di Bukit Gozale, poros Pulau Halmahera, yang berjarak tempuh sekitar satu jam menggunakan kapal cepat dari Pulau Ternate.
Namun karena keterbatasan infrastruktur, ibu kota sementara ditempatkan di Kota Ternate yang padat penduduk.
Setelah pembangunan cukup lama, kini Sofifi terletak berseberangan dengan Pulau Ternate telah menampung kantor gubernur, kantor DPR, Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah, serta kantor-kantor dinas pemerintah provinsi.
Gubernur Maluku Utara Thaib Armayin dalam sambutannya menjelaskan kegiatan pemerintah daerah dan pelayanan publik sudah berlangsung sejak Januari 2010 di Sofifi.
Namun, menurut dia, masih terkendala oleh fasilitas perumahan pegawai negeri sipil yang belum tersedia di Sofifi serta keterbatasan air, listrik, dan fasilitas sosial seperti pasar.
Dalam pidatonya, Presiden mengakui sarana dan prasarana infrastruktur di Maluku Utara memang kurang memadai.
Karena keterbatasan anggaran pemerintah pusat, Presiden meminta agar Gubernur dibantu oleh bupati dan walikota menyusun prioritas infrastruktur yang paling dibutuhkan.
Presiden pun telah menugaskan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto yang ikut dalam rombongan untuk kembali lagi ke Maluku Utara guna memeriksa kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan provinsi baru berusia 11 tahun itu.
(D013/A024)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2010
