Mendagri: Batam perlu tambahan nakes layani PMI

Batam (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan dibutuhkan tambahan tenaga kesehatan untuk melayani pekerja migran Indonesia yang tengah menjalani karantina dan perawatan COVID-19 di Kota Batam, Kepulauan Riau, sepulangnya dari Malaysia.

"Perlu tambahan tenaga kesehatan dan obat-obatan. Ini nanti disampaikan pada rapat di tingkat pusat," kata Tito, usai meninjau proses kedatangan PMI di Pelabuhan Internasional Batam Centre, Kota Batam Kepulauan Riau, Sabtu.

Menurut Menteri Dalam Negeri, solusinya adalah tambahan tenaga kesehatan dari daerah yang penularan COVID-19 relatif lebih sedikit.

"Atau TNI Polri, yang paling cepat biasanya TNI Polri," kata mantan kapolri itu.

Menteri menyampaikan, Batam memiliki fasilitas tempat karantina yang cukup untuk PMI yang negatif COVID-19. Hingga kini masih terdapat sejumlah gedung yang masih bisa dipakai.

Ia melanjutkan, yang menjadi masalah adalah fasilitas untuk melayani yang positif COVID-19, karena kapasitas di RSKI Pulau Galang terbatas, serta tambahan tenaga kesehatan dan obat-obatan.

Tito mengatakan angka kepulangan PMI ke Tanah Air menjelang Hari Raya Idul Fitri melonjak dan hingga saat ini, Batam adalah satu-satunya pintu masuk PMI. Karena itu, maka beban pemerintah daerah setempat menjadi tinggi.

"Di Batam kami lihat, informasi dari gubernur hampir 200-an orang masuk setiap hari," kata dia.

Setiap PMI yang masuk harus membawa surat yang menyatakan negatif COVID-19, meski faktanya di lapangan sekitar 30 persen dari mereka ternyata positif terpapar virus corona dalam pemeriksaan ets usap PCR, setibanya di pelabuhan Batam.

Seluruh PMI yang positif itu kemudian dirawat di RSKI Pulau Galang.

Sementara yang negatif pada swab pertama harus menjalani karantina selama lima hari, kemudian menjalani ets usap COVID-19 kedua. Apabila sudah negatif, baru bisa pulang ke kampung halamannya.