"Apa yang terjadi saat ini, seperti menjadi pembuktian atas menguatnya arus liberalisasi politik. Yakni, arus kuat liberalisasi politik dan ekonomi yang sangat masif dan sistemik, sebagai buah capaian spirit individu, sebagaimana tesis dari Thomas Jeff," ungkapnya.
Hal ini, lanjutnya, telah melanda seluruh urat nadi kehidupan politik dan ekonomi anak bangsa yang konon memiliki spirit `gotong royong` (sebagaimana ajaran Bung Karno).
"Bahkan pilar politik bangsa, dalam hal ini DPR RI ikut-ikutan membangun `rumah aspirasi` yang nyata-nyata berspirit (bersemangat) individual," tandasnya.
Tjahjo Kumolo lalu mempertanyakan, pahamkah DPR RI tentang spirit Pancasila yang dasarnya `gotong royong` tersebut.
"Lihat saja yang terjadi sekarang, sistem parlementer ... bukan, juga sistem presidensial (tak sepenuhnya). Jadi semuanya mestinya harus berdasarkan konstitusi, yaitu Undang Undang Dasar 1945 dan Pancasila (galian Bung Karno), tegasnya.
Tjahjo Kumolo lalu menyatakan, dengan acuan itu, semuanya jadi jelas.
"Yakni, bahwa sistem demokrasi yang kita bangun adalah melalui penguatan sistem partai politik," ujarnya.
Meredusir Aspirasi Rakyat
Tjahjo Kumolo kemudian menilai, ide `rumah aspirasi` anggota Dewan jelas meredusir fungsi DPRD dan Parpol.
"Padahal, sistem demokrasi yang kita bangun adalah melalui penguatan sistem partai politik (Parpol). Lalu, kok muncul ide gagasan `rumah aspirasi` bagi anggota Dewan," tanyanya.
Tjahjo Kumolo malahan menilai, gagasan ini bahkan bisa meredusir aspirasi rakyat, karena uang yang disiapkan untuk `rumah aspirasi` (senilai Rp200juta) tersebut, seyogianya digunakan untuk membantu kebutuhan warga di daerah pemilihan (Dapil)-nya.
"Bagaimana kok teman-teman DPR RI yang di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) bisa bikin program begitu. Jadi, daripada uang ratusan juta buat `rumah aspirasi`, lebih baik buat beli traktor tangan untuk petani, mesin generator buat nelayan misalnya," usulnya.
Jadi, menurutnya, anggota Dewan syogianya mengerjakan hal-hal yang bermanfaat bua masyarakat, terutama warga petani selaku mayoritas penduduk di pedesaan, dengan memperjuangkan meningkatkan kesejahteraannya
"Saya kira perlu waktu lagi bagi BURT untuk memikirkan dengan matang, apa yang bisa dilakukan," tegas Tjahjo Kumolo. (M036/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
