Hal itu mengemuka saat pertemuan Komisi II DPR dengan sejumlah bupati/walikota Walikota se Sulteng di Palu, Senin.
Sekretaris Kabupaten Sigi, Andiwan P Betalembah pada kesempatan itu mengakui ada beberapa kepala dinas dan badan yang tidak sesuai antara kompetensi dengan instansi yang dipimpinnya.
"Karena tidak ada aturan itu, Bupati atau Gubernur semaunya menempatkan posisi kepala dinas. Kadang juga belum lama menjabat dipindahkan lagi," katanya.
Menurutnya, hal itu disebabkan tidak adanya aturan khusus tentang standarisasi kompetensi bagi pejabat yang mengepalai instansi tertentu, sehingga yang menjadi acuan hanyalah tingkat golongan dan kepangkatan saja. "Hal itu disebabkan dari kesalahan rekruitmen awal Pegawai Negari Sipil," ujarnya.
Hal tersebut dibenarkan Sekprov Sulteng, Baharuddin HT. Selaku anggota Badan Pertimbangan Jabatan (Baperjaka) Provinsi, ia mengaku hanya mengacu pada ketentuan dalam undang-undang kepegawaian, yakni kepangkatan dan golongan.
"Ada salah satu kepala dinas di lingkup kabupaten berlatar belakang ilmu sosial, tapi ditempatkan diintansi teknis seperti pertambangan atau pekerjaan umum," katanya.
Keterbatasan sumber daya di tingkat kabupaten/kota juga mempengaruhi ketidaksesuaian posisi jabatan.
Terkait hal itu, Ketua Tim Komisi II DPR, Ganjar Pranowo, mengatakan bupati/walikota dan Gubernur dibolehkan membuat aturan, tak perlu menunggu aturan tentang standar kompetensi dari pusat.
Meski begitu, kata dia, undang-undang kepegawaian saat ini sudah mengakomodir masalah tersebut.
"Kalau semua harus menunggu pusat, maka tidak akan berkembang daerah. Ini kan yang menjadi masalah dalam penerapan undang-undang otonomi daerah. Kalau perlu buatkan Perda," katanya. (ANT243/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
