AP Batubara yang akrab disapa "AP" menjawap pertanyaan pers di Jakarta, Senin, di sela rencana Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PDIP di Sentul, Bogor, 3-5 Agustus 2010.
Menurut AP, sesuai hasil Keputusan Kongres PDIP di Solo, Jateng, April 2010 bahwa partai berlambang Kepala Banteng dengan mocong mulut putih itu telah memilih berada di luar pemerintahan SBY atau dikenal dengan "partai oposisi".
Kendati demikian, jika memang ada kader PDIP yang akan bersedia menjadi anggota Kabinet hasil reshuffle nantinya jika terlaksana, pihaknya secara pribadi tidak melarang, namun dia mengusulkan agar kader tersebut mengundurkan diri dari PDIP dan tidak mengatasnamakan wakil dari PDIP.
AP menegaskan, PDIP tetap solid sesuai hasil Kongres dan kebijakan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, bahwa PDIP tetap sebagai "oposisi" yaitu mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan konstitusi UUD 1945, Dasar Negara Pancasila dan peraturan perundangan yang berlaku.
"Jadi oposisi bukan berarti 'menjelek-jelekkan' program kerja dan kebijakan pemerintah, namun PDIP juga dapat memberikan saran, kritik membangun, solusi pemecahan masalah yang dihadapi pemerintahan SBY," katanya.
AP juga mengkritisi kepada pemerintah atas ketidakkonsistennya dalam melaksanakan kontitusi seperti pembentukakan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum karena pembentukan Satgas itu tidak memiliki landasan hukum sesuai UUD 1945, seharusnya pemerintah mengefektifkan kinerja kepolisian dan kejaksaan.
Pada kesempatan itu, AP menegaskan, rakornas PDIP 2010 dimaksudkan sebagai ajang konsolidasi partai yang akan membahas program kerja tahun 2010/2011 serta mengevaluasi pogram kerja setahun sebelumnya.
Selain itu, rakornas juga akan meminta pada gubernur, bupati dan walikota dari kader PDIP agar melaksananakan pembangunan di daerahnya sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945 serta ideologi partai yaitu menjunjung tinggi nilai keadilan dan kerakyatan.(*)
(R009/K004/brt)
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
