Jakarta (ANTARA News) - Percepatan pembangunan dan pemberdayaan desa serta kelurahan merupakan kunci meningkatkan kesejahteraan rakyat, sekaligus mendorong gairah ekonomi rakyat yang memberi kontribusi positif bagi pertumbuhan perekonomian daerah.
"Saatnya kita konsern memberdayakan wilayah pedesaan secara pro-aktif, menuju terciptanya desa-desa mandiri yang benar-benar konkret, bukan hanya di atas kertas, melalui berbagai program nyata menghapus kemiskinan, antara lain membenahi beragam infrastruktur pedesaan," kata Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) periode 2005-2010, Ismeth Abdullah, di Jakarta, Sabtu.
Ia kemudian menunjuk pelaksanaan Program PercepatanPembangunan Desa/Kelurahan (P3DK) yang sudah digulirkan sejak tahun 2006 di Provinsi Kepri, dengan sasaran 169 desa-desa/kelurahan tertinggal sesuai `data base` 2005.
"Hal ini merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri dalam upaya memberdayakan masyarakat untuk membangun infrastruktur dan pengembangan ekonomi masyarakat di pedesaan. Setiap desa yang terpilih, memperoleh dana masing-masing Rp500 juta untuk berbagai program yang mereka susun sendiri berdasarkan kebutuhan obyektif setempat. Jadi benar-benar `bottom up`," ungkapnya.
Provinsi Kepri yang terdiri atas 2.408 pulau besar dan kecil, dengan luas wilayah sekitar 251.810,71 kolometer persegi, menurut Ismeth Abdullah,sebagian besarnya atau diperkirakan 241.215,30 kolometer persegi terdiri atas wilayah perairan (lautan), selebihnya daratan (10.595,30 kilometer persegi).
"Jika tidak ada terobosan konkret untuk memberdayakan desa-desa di ribuan pulau ini, tentu rakyat di sana akan tetap miskin, hidup di tengah pemukiman kumuh, tidak tersedia infrastruktur dasar yang memadai untuk menjadi instrumen utama memberdayakan perekonomian pedesaan," katanya.
Memacu Pertumbuhan Ekonomi
Dengan dana Rp500 juta per desa tertinggal, demikian Ismeth Abdullah, rakyat di desa melalui Tim Kerja yang dibentuk atas prakarsa mereka sendiri, didampingi seorang profesional, kemudian merumuskan program-program prioritas desanya, tanpa campur tangan aparat birokrasi.
"Terbangunlah dermaga desa, juga pengadaan mesin generator listrik sekucupnya, dibenahinya drainase, dibuatlah sumur air bersih atau pipanisasi air minum dari bukit-bukit, pembetulan jalan dan gang serta jembatan desa, dan lain-lain, yang kesemuanya benar-benar menggairahkan pertumbuhan aneka kegiatan sosial ekonomi setempat," katanya.
Ketika ratusan desa dan kelurahan itu bergerak beriringan dalam suatu `orkrestra pertumbuhan ekonomi` yang dinamis, ujar Ismeth Abdullah, ternyata memberi dampak positif serta sangat signifikan pada penggairahan perekonomian regional.
"Hanya dengan satu dua miliar rupiah per tahun selama empat tahun terakhir, ternyata desa-desa telah berperan besar memberdayakan wilayahnya, meningkatkan kegiatan ekonomi rakyatnya, serta otomatif memberi dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Dan yang benar-benar `surprise` bagi kami, semua ini ternyata ikut memacu pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri rata-rata enam persen per tahun, atau di atas rata-rata nasional," katanya bangga.
Tidak Ada Kebocoran
Satu hal positif dari penyaluran dana P3DK sebesar Rp500 juta per desa/kelurahan, menurut Ismeth Abdullah, karena tidak ada satu sen pun bocor ke tangan tidak bertanggungjawab.
"Pencairannya langsung ke rekening desa, dengan mekanisme yang sudah diatur sesuai kemajuan pekerjaan sebagaimana hasil verifikasi Dinas Pekerjaan Umum (PU), yakni 40 persen tahap awal, lalu 40 persen tahap kedua, sedang di akhir proyek dilunasi 20 persennya. Jadi, merekalah (rakyat di desa, dibantuk seorang tim pendamping profesional) yang menyusun program, melaksanakannya dan membiayai sendiri, sehingga ada rasa memiliki yang tinggi, bahkan mendorong pengembangan kegiatan sosial ekonomi ikutan lainnya," ungkapnya.
Karena itu, ia mengusulkan berulang kali, agar beragam program nasional untuk peningkatan kesejahteraan rakyat (Kesra), bisa mengadopsi pola penyaluran dana P32DK di Provinsi Kepri tersebut.
"Ini benar-benar `bottom up` dalam soal program, pelaksanaan dan pemeliharaan. Dananya langsung ke rakyat di desa, tidak melewati jaringan pipa birokrasi yang diduga cenderung sering bocor. Saya berharap, program-program pemberdayaan masyarakat seperti PNPM, atau pula `Program/Dana Aspirasi` anggota DPR RI untuk daerah pemilihan (Dapil)-nya, dan program lainnya bisa meniru cara yang dilakukan di Provinsi Kepri ini yang sudah berbukti nyata manfaatnya," ujar Ismeth Abdullah lagi. (M036/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
