Sasar pemulihan lebih cepat untuk atasi kontraksi ekonomi

Pemerintah secara konsisten terus memperkuat langkah pemulihan ekonomi melalui faktor yang menjadi game changer dengan penanganan pandemi, dukungan kepada sektor riil, dan kebijakan reformasi struktural.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia masih tumbuh negatif atau mengalami kontraksi 0,74 sebesar persen (yoy) pada triwulan I-2021.

Meski terkontraksi, pertumbuhan ini mulai memperlihatkan perbaikan karena ada tren yang menanjak sejak ekonomi triwulan II-III dan IV-2020 terkontraksi masing-masing 5,32 persen, 3,49 persen dan 2,19 persen.

Tanda-tanda pemulihan ekonomi sebetulnya juga sudah terlihat pada triwulan I-2021 seperti membaiknya Indeks Penjualan Ritel, Indeks Keyakinan Konsumen maupun PMI Manufaktur.

Kemudian, sinyal positif pemulihan ekonomi Indonesia juga terlihat dari peningkatan penjualan mobil dan sepeda motor, konsumsi listrik serta produksi semen domestik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan realisasi pertumbuhan triwulan I-2021 menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia semakin menuju ke tren positif setelah tahun lalu terkontraksi sangat dalam.

"Pemulihan ekonominya terlihat dan konfirmasi bahwa kita pada tren yang menuju positif dan ini curve-nya adalah kurva V seperti di berbagai negara lain," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (6/5).

Airlangga menuturkan ekonomi Indonesia menuju ke tren positif dapat dilihat dari harga konstan kuartal I-2021 yang memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp2.703 triliun atau mendekati posisi triwulan I-2020.

Kemudian, dari sisi demand side juga menuju ke arah lebih baik seperti konsumsi rumah tangga yaitu minus 2,23 persen atau meningkat dibandingkan triwulan IV-2020 serta konsumsi pemerintah yang tumbuh positif 2,96 persen.

Oleh sebab itu, Airlangga optimistis triwulan II-2021 ekonomi Indonesia akan mampu tumbuh di kisaran 6,9 persen sampai 7 persen mengingat triwulan II-2020 memiliki dasar pertumbuhan yang relatif rendah.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu juga menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2021 yang realisasinya minus 0,74 persen (yoy) mengindikasikan ada tren pemulihan yang solid.

Namun, Febrio menuturkan angka penambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia harus terus dijaga dalam kondisi menurun agar pemulihan ekonomi dapat semakin terakselerasi dengan baik.

Ia mengingatkan kasus COVID-19 di India yang mencatat rekor tertinggi hingga mencapai 400 ribu kasus per hari harus menjadi pelajaran berharga untuk Indonesia.

Oleh sebab itu, Febrio menegaskan upaya pembukaan aktivitas ekonomi perlu dilaksanakan secara lebih hati-hati dan tetap memperhatikan disiplin terhadap protokol kesehatan.

"Pemerintah secara konsisten terus memperkuat langkah pemulihan ekonomi melalui faktor yang menjadi game changer dengan penanganan pandemi, dukungan kepada sektor riil, dan kebijakan reformasi struktural," katanya.
Baca juga: Menko Airlangga ungkap tiga kunci jaga pemulihan ekonomi

Kebijakan

Pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan agar pemulihan bisa terjadi lebih cepat antara lain melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai instrumen utama pendongkrak perekonomian pada 2021.

Realisasi program PEN hingga 30 April 2021 telah mencapai Rp155,63 triliun atau 22,3 persen dengan porsi terbesar berada pada program perlindungan sosial sebesar Rp49,07 triliun.

Upaya lainnya adalah percepatan vaksinasi yang diberikan secara gratis untuk mencapai herd immunity dari 181,55 juta penduduk untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dalam melakukan konsumsi.

Saat ini, tahap pertama vaksinasi sudah dilakukan untuk petugas kesehatan sejak awal Januari 2021 dan sedang berlangsung tahap kedua untuk lansia serta petugas publik.

Upaya selanjutnya adalah melanjutkan pemberian insentif atas sektor strategis dan beberapa skema stimulus lainnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi triwulan II-2021 agar tumbuh lebih tinggi.

Insentif tersebut meliputi relaksasi PPnBM yaitu ditanggung pemerintah (DTP) untuk industri otomotif, PPN DTP untuk sektor properti atau perumahan, dan relaksasi kebijakan restrukturisasi kredit perbankan.

Selain itu, adanya perluasan penjaminan kredit korporasi berdasarkan PMK-32/2021, melanjutkan program Kartu Prakerja dan mengoptimalkan pemanfaatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Kemudian, dukungan bagi sektor hotel, restoran, kafe melalui restrukturisasi kredit dan penjaminan kredit, subsidi bunga untuk UMK baik KUR dan non-KUR serta penambahan plafon KUR 2021 dari Rp253 triliun menjadi Rp285 triliun.
Baca juga: KSP: Sinyal pemulihan ekonomi Indonesia semakin nyata

Pemulihan

Melalui berbagai upaya tersebut, pemerintah mempunyai mimpi besar pertumbuhan ekonomi pada akhir 2021 bisa mencapai zona positif pada kisaran 4,5 persen-5,3 persen.

Namun, untuk mencapai angka tersebut, perekonomian pada triwulan II-2021 harus mulai tumbuh positif pada kisaran 6,9 persen-7,8 persen atau suatu tantangan terjal yang mesti harus ditempuh.

Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan pemerintah harus melanjutkan program perlindungan sosial seperti bantuan subsidi upah yang diperlukan spesifik ke pekerja sektor informal, transportasi dan pariwisata untuk mendukung tren pemulihan ekonomi.

Berikutnya, pemerintah juga perlu mempercepat penyerapan anggaran khususnya di tingkat pemerintah daerah karena mereka masih melakukan pola anggaran yang sama dengan tahun lalu yakni menyimpan uang di bank sebesar Rp182 triliun.

Kemudian, meningkatkan investasi berkualitas yang mampu menyerap banyak tenaga kerja agar roda perekonomian semakin membaik mengingat pandemi COVID-19 menyebabkan jumlah pengangguran di Indonesia meningkat tajam.
Baca juga: Dukungan pemerintah untuk UMKM bisa percepat pemulihan ekonomi

Selanjutnya, menurut Bhima, adalah pemerintah harus memfokuskan insentif perpajakan kepada sisi permintaan, misalnya PPN 10 persen ditanggung pemerintah, sehingga masyarakat makin semangat belanja.

Tidak hanya itu, ekspor juga menjadi game changer untuk triwulan II-2021 karena pertumbuhannya menggembirakan yakni naik 6,74 persen (yoy) dilatarbelakangi oleh pasar utama yaitu China, AS dan Singapura mengalami pemulihan yang cepat.

"Permintaan bahan baku dan barang penolong ke negara industri turut dongkrak harga komoditas CPO dan pertambangan. Momentum ini harus dimaksimalkan," tegas Bhima.
Baca juga: Ekonom : Domestik ekonomi bantu Indonesia bertahan saat pandemi

Namun, ia memprediksikan perekonomian pada triwulan II-2021 belum bisa lepas landas seperti yang diharapkan pemerintah yaitu hanya tumbuh positif sekitar 1 hingga 2 persen saja.

Pengamat Ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendi Manilet juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2021 hanya berada pada kisaran 4 persen dan belum bisa menyentuh level 7 persen sesuai dengan proyeksi pemerintah.

Meski demikian, ia menyakini tren pembalikan ekonomi menuju zona positif akan terus berlangsung karena adanya momen Ramadhan dan Lebaran yang bisa menjadi faktor pendorong konsumsi rumah tangga serta pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

"Kita juga tidak boleh lepaskan fakta bantuan pemerintah yang disalurkan mulai dari tahun lalu sampai dengan tahun ini menjadi salah satu faktor yang ikut berdampak terhadap proses pemulihan ekonomi. Faktor lain ialah relatif masih membaiknya penanganan pandemi," ujarnya.
Baca juga: Pengamat nilai pemulihan ekonomi sudah berada dalam jalur yang tepat

Dengan momentum pemulihan ekonomi yang mulai muncul, pemerintah bisa mulai optimistis dan menyakini perekonomian mulai tumbuh menuju zona positif pada triwulan berikutnya dan bertahan hingga akhir 2021.

Tantangan selanjutnya bagi pemerintah adalah benar-benar mengimplementasikan kebijakan yang sudah direncanakan agar tetap berada di jalur yang tepat dan perekonomian bisa lebih berdaya tahan.

Terlebih lagi, pandemi COVID-19 dipastikan belum selesai dalam waktu dekat, sehingga meningkatkan kewaspadaan dengan terus menjalankan protokol kesehatan menjadi hal yang bijak untuk dilakukan agar perekonomian tidak kembali terkontraksi.