JK dan Tanggung Jawab Moralnya

Jakarta (ANTARA News) - Mantan Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengakui memiliki tanggungjawab moral atas program konversi minyak tanah ke gas LPG tiga kilogram karena memberikan masukan penanganan masalah tersebut kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kemarin saya memang bertemu Presiden SBY salah satunya bicara soal gas sebagai tanggungjawab moril saya," kata mantan Wapres M Jusuf Kalla di Jakarta, Jumat.

Kemarin Jusuf Kalla bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di istana negara. Dalam pertemuan tersebut selain melaporkan perkembangan Palang Merah Indonesia, Jusuf Kalla juga memberikan masukan penanganan soal gas.

Lebih lanjut Jusuf Kalla mengatakan bahwa program konversi gas tersebut sebelumnya merupakan tanggungjawab bersama pemerintahan SBY-JK. Namun tambahnya, saat ini jelas menjadi tanggungjawab Pemerintahan SBY-Boediono.

"Kita berbicara masalah gas yang sebelumnya merupakan tanggungjawab kita berdua (SBY-JK). Beliau sekarang tanggung jawab, saya secara moral bertanggung jawab," kata Jusuf Kalla.

Dalam pertemuan tersebut Kalla mengaku memberikan banyak masukan kepada Presiden SBY soal penanganan gas ini.

Menurut Kalla, persoalan gas yang akhir-akhir ini banyak terjadi kecelakaan bukan karena kesalahan kebijakan konversi, namun akibat adanya tindak pidana dan kurangnya pengawasan atau kontrol.

"Ini bukan konversi gasnya. Ini akibat tindak kriminal dan kurangnya kontrol," kata Kalla.

Kalla menjelaskan kecelakaan akibat gas tidak hanya terjadi pada tabung tiga kilogram tetapi juga terhadap tabung 12 kg. Karena itu tambahnya bukan akibat kebijakan konversi.

"Yang penting politik kontrol dari Pertamina di lapangan. Tabung ini milik PT Pertamina. Jadi kalau ada tabung yang rusak PT Pertamina harus tanggung jawab," kata Kalla.

Kalla mengusulkan agar PT Pertamina membuat bengkel-bengkel reparasi untuk tabung gas baik yang tiga kilogram maupun 12 kilogram.

Kalla menjelaskan setiap 10 hari tabung gas tersebut akan kembali ke SPBE untuk diisi ulang. Pada saat kembali ke SPBE tersebut tambah Kalla maka harus dilakukan kontrol dan pengecekan.

"Jika ada yang rusak diperbaiki, jadi tak perlu ditarik dari rumah-rumah," kata Kalla.

Untuk semua biaya pengecekan tersebut bisa dilakukan oleh PT Pertamina.
(J004/B010)