Rapat Paripurna DPR Dihadiri 297 Anggota

Jakarta (ANTARA News) - Rapat Paripurna DPR yang mengesahkan dan menetapkan Darmin Nasution sebagai Gubernur Bank Indonesia dihadiri oleh 297 orang dari 560 orang anggota DPR.

Pada Rapat Paripurna sebelumnya, tanggal (Senin,26/7), sebanyak 407 anggota DPR RI hadir. Sebelum pengesahan Darmin sebagai Gubernur Bank Indonesia, anggota DPR mempersoalkan masalah kehadiran anggota DPR.

"Dari 297 anggota dewan yang hadir, anggota DPR asal Fraksi Partai Demokrat yang datang sebanyak 85 orang (dari 148 orang), Fraksi Partrai Golkar 54 orang dari 106 orang, Fraksi PDI Perjuangan 52 orang dari 94 orang, Fraksi PKS 25 dari 57 orang, Fraksi PAN 20 orang dari 46 orang, Fraksi PPP 18 orang dari 38 anggota, Fraksi PKB 12 orang dari 28 orang, Fraksi Partai Gerindra 18 dari 26 orang, Fraksi Hanura 13 orang dari 17 orang," kata pimpinan rapat paripurna DPR Priyo Budi Santoso, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.

Menanggapi kehadiran anggota DPR RI yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPR itu, anggota Fraksi Partai Golkar Gandung Pardiman mempertanyakan tiga pimpinan DPR lain yang tak hadir yakni Marzuki Alie, Pramono Anung dan Taufik Kurniawan.

Politisi dari dapil Jogyakarta itu ingin agar pimpinan paripurna membacakan dan mengumumkan pimpinan DPR RI yang tak hadir diumumkan seperti halnya anggota dewan yang membolos.

"Kenapa pimpinan seolah jadi pahlawan, jangan dianggap sepele. Apa bedanya pimpinan dengan anggota kalau anggota tidak hadir dikejar-kejar seperti maling," kata Gandung.

Gandung juga mempertanyakan Biro Persidangan Sekretaris Jenderal DPR mengumumkan nama-nama anggota dewan yang gemar membolos.

Anggota Fraksi Partai Golkar lainnya, Tantowi Yahya melanjutkan dirinya mendesak Setjen DPR RI mengklarifikasi data yang dibeberkannya kepada media massa. Sebab, salah satu anggota DPR asal Partai Golkar dilansir membolos 4 kali. Padahal anggota dewan itu tidak hadir tanpa keterangan 2 kali dan sisanya mangkir karena ada tugas dari fraksi.

"Kami mendesak kesekjenan meralat informasi yang tidak kuat yang diberikan kepada pers."pinta Tantowi.

Senada dengan Tantowi, anggota Fraksi Partai Golkar lainnya yang merupakan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR RI Nudirman Munir juga mempertanyakan kewenangan Setjen DPR RI memberikan data kepada pers tanpa sepengetahuan BK DPR.

Sementara itu, anggota Fraksi Partai Demokrat Roy Suryo meminta agar semua anggota dewan agar intropeksi diri atas kritikan rakyat.

"Kita harusnya terima kasih karena diingatkan soal absensi," kata Roy.

Pimpinan rapat paripurna Priyo Budi Santoso menegaskan, Biro Persidangan Setjen DPR tak pernah memberikan data absensi kepada pers. Tersebarnya nama-nama anggota dewan yang jago membolos adalah ulah media massa yang mencari-cari data.

"Kami sudah ingatkan kesekjenan untuk tidak memberikan data tanpa sepengetahuan BK DPR dan pimpinan DPR. Dengan demikian mereka tetap pada jalur," kata Priyo.
(ANT/A024)