Masuk Daftar Putih Tokyo MoU, INSA apresiasi kinerja pemerintah

Ini merupakan capaian nasional yang patut kita apresiasi

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) mengapresiasi kinerja pemerintah sehingga Indonesia berhasil masuk di kategori Daftar Putih atau White List Tokyo MoU.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan keberhasilan Indonesia berada di Daftar Putih Tokyo MoU ini patut disyukuri sebagai suatu program yang terencana dengan baik yang dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan Kemenko Kemaritiman dan Investasi.

"Ini merupakan capaian nasional yang patut kita apresiasi dan kita syukuri bersama," kata Carmelita dalam pernyataan pers di Jakarta, Selasa.

Tokyo MoU adalah organisasi Port State Control (PSC) yang terdiri dari negara-negara anggota di Asia Pasifik. Organisasi ini bertujuan mengurangi pengoperasian kapal di bawah standard internasional lewat kerja sama kontrol di masing-masing negara anggota.

Carmelita mengatakan capaian ini juga bagian dari hasil kerja kolektif antara pemerintah bersama pelayaran nasional yang tergabung di INSA dan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI). Komitmen ketiganya dalam memenuhi aspek keselamatan dan keamanan pelayaran, membuat Indonesia kini keluar dari grey list menuju white list.

Seperti diketahui, berdasarkan hasil laporan tahunan Tokyo MoU 2020, Indonesia masuk dalam kategori White List Tokyo MoU. Dengan berada di White List Tokyo MoU tentu memberikan nilai positif bagi dunia pelayaran Indonesia, dengan terjadinya peningkatan kepercayaan dunia internasional terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran Indonesia.

Di tengah lesunya industri pelayaran nasional dan dunia, keberhasilan ini adalah wujud komitmen dukungan INSA terhadap pemerintah untuk berperan aktif dalam memajukan dunia pelayaran Indonesia agar bisa kembali berjaya di pelayaran internasional.

Menurut Carmelita, Ditjen Hubla tidak hanya berkewajiban menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran di dalam negeri, tapi juga menjaga citra dan standar pelayaran Indonesia di mata dunia internasional, baik IMO ataupun lainnya seperti Tokyo MoU untuk negara-negara Asia Pasifik.

“Kita berharap, capaian ini bisa kita pertahankan terus di tahun-tahun berikutnya,” ujar Carmelita.

Baca juga: Kadin: Operator transportasi butuh stimulus pembebasan PNBP
Baca juga: INSA harap pelaut dan pekerja pelabuhan masuk prioritas vaksinasi
Baca juga: INSA: Vaksin dan UU Cipta Kerja berikan peluang industri pelayaran