DPR akan Telusuri Aset Negara di Kemayoran

Jakarta (ANTARA News) - Komisi II DPR akan menelusuri aset negara yang hilang begitu saja, terutama di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, yang sekarang dikelola oleh Jakarta Internasional EXPO.

Wakil Ketua Komisi II DPR Teguh Juwarno di Jakarta, Rabu, mengatakan, kepemilikan aset negara di lahan seluas 40 hektare itu hilang setelah diambil alih oleh JI EXPO yang notabene milik pengusaha Hartati Murdaya.

"Kita akan panggil Hartati Murdaya untuk memberikan penjelasan soal hilangnya kepemilikan saham pemerintah di Kemayoran yang merupakan aset negara," kata Teguh di Gedung DPR, Jakarta, Rabu.

Ia menengarai, hilangnya saham milik pemerintah di Kemayoran itu perlu dicurigai dan ditelusuri lebih jauh.

"Soal JI Expo, memang ini ada kecurigaan dalam rekayasa keuangan. Kita harus pertanyakan, bisa saja JI Expo berkilah dan membeli dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), tapi kita tahu aset BPPN dibeli oleh pemilik yang lama. Kita akan telusuri seperti transaksinya dengan siapa, duduk perkaranya, kok bisa beralih tangan begitu saja," kata politisi Partai Amanat Nasional itu.

Ia menceritakan, sebelum diambil oleh JI Expo, pemerintah masih memiliki saham 5 persen dari pengelola.

"Namun dalam perjalanannya, perusahaan ini masuk BPPN, apakah rekayasa atau karena krisis. Yang pasti kemudian sesudah masuk BPPN dibeli oleh pihak oleh JI Expo. Kemudian kepemilikan negara di JI Expo itu hilang, jadi nol."

"Artinya memang betul-betul ada tindakan-tindakan yang gegabah apakah oleh pihak terdahulu, Setneg, sehingga lahan negara beralih tangan begitu saja," kata Teguh.

Oleh karena itu, Komisi II akan menelusuri lebih jauh soal hilangnya saham milik pemerintah yang dikelola oleh perusahaan JI Expo.

"Kita ingin telusuri dan ingin kembalikan aset negara, kalau perlu dengan langkah politis untuk memastikan agar aset negara tidak hilang begitu saja. Saham 5 persen itu terlalu kecil yang didapat pemerintah menjadi tanya besar dan ini terkait dengan pola-pola yang dibangun, pemerintah selalu dirugikan. Apalagi sekarang ini, pemerintah tidak memiliki saham sama sekali sejak dikelola oleh JI Expo," katanya.

(ANT-134/A041/S026)