Ketua DPD RI ingatkan pemerintah antisipasi banjirnya ayam Brazil

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah segera bersikap serta mengantisipasi kemungkinan banjirnya impor ayam dari Brazil, lantaran RI kalah dalam gugatan di sidang sengketa Badan Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO), di mana Indonesia diharuskan memenuhi tuntutan kewajiban impor ayam.

"Buntut kekalahan di sidang WTO membuat Indonesia mau tidak mau membuka keran impor daging ayam dari Brasil. Kondisi ini kita khawatirkan akan membuat pasar dibanjiri ayam-ayam impor dan menggeser komoditas daging ayam dalam negeri," kata LaNyalla lewat keterangan resmi diterima di Jakarta, Senin.

Menurut Senator Jawa Timur itu, kekalahan Indonesia di sidang WTO menjadi ancaman bagi peternak ayam lokal. Untuk itu, ia berharap pemerintah bisa menyelamatkan produksi ayam dalam negeri.

Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur itu mendorong pemerintah untuk berjuang maksimal dalam upaya banding di sidang sengketa perdagangan WTO melawan Brazil. Meski begitu, ia meminta pemerintah mulai melakukan upaya antisipasi untuk menghindari tergerusnya stok ayam dalam negeri.

"Kita harus sudah melakukan antisipasi sebagai tindakan preventif terhadap dampak negatif bagi para peternak lokal dan kecil karena banjirnya daging ayam lokal di pasaran akan menjadi penyebab anjloknya harga, karena daging ayam Brazil sangat murah, hanya berkisar Rp 14.500 per kilogram," ucapnya.

Sedangkan untuk daging ayam lokal, LaNyalla menilai biaya produksi yang sangat tinggi membuat harga ayam dalam negeri menjadi lebih mahal.

Untuk itu, ia menilai harus ada efisiensi produksi daging ayam lokal. Mulai dari penyiapan bibit Day Old Chick (DOC), biaya pakan, sampai meminimalisir risiko kematian ayam dalam proses pengangkutan.

"Biaya pakan yang berkontribusi 60 persen terhadap harga ayam harus terus diturunkan. Peternak harus mulai mencari alternatif, sehingga biaya produksi daging ayam bisa diturunkan," ujar LaNyalla.

Mantan Ketum PSSI itu juga berharap pemerintah melakukan upaya yang lebih cerdas jika pada akhirnya pencegahan sementara masuknya impor daging ayam Brasil tak lagi bisa dilakukan. Penanganan jangka pendek dan jangka panjang harus sudah disiapkan dari sekarang.

"Jika pada akhirnya impor ayam Brazil tak bisa dibendung lagi pemerintah harus bisa membatasi segmen pasar. Kementerian Perdagangan harus bisa memisahkan segmen bagi ayam impor dan segmen pembeli ayam lokal," katanya.

Alumnus Universitas Brawijaya Malang tersebut juga meminta pemerintah mendengarkan masukan dari pengusaha maupun stakeholder yang terlibat dalam produksi ayam potong dalam negeri.

"Pemerintah perlu juga memperhatikan latar belakang masyarakat Indonesia, di mana mayoritas warga kita adalah umat muslim yang butuh kepastian halal dalam proses produksinya," sebutnya.

Kepada masyarakat, LaNyalla mengimbau agar mulai terbiasa mengkonsumsi daging ayam beku. Hal ini dapat membantu peternak ayam lokal sebab Indonesia sudah mencapai swasembada daging ayam sejak beberapa tahun terakhir.

"Kita ini sebenarnya sudah surplus daging ayam. Kalau masyarakat terbiasa mengkonsumsi daging beku, maka stok ayam lokal kita bisa bersaing dengan ayam impor karena surplus daging bisa terserap pasar. Dan tidak perlu khawatir, sistem yang dibangun pengusaha ayam lokal untuk frozen food juga sudah sangat baik," papar LaNyalla.

Berdasarkan data BPS pada 2018, produksi karkas ayam dalam negeri sebanyak 3,38 juta ton. Sementara proyeksi kebutuhannya hanya di angka 3,05 juta ton, yang artinya stok ayam dalam negeri sudah sangat mencukupi.