Dasar Sungai Brantas Turun 12 Meter

Kediri (ANTARA News) - Dasar Sungai Brantas menurut data Perum Jasa Tirta Kediri, Jawa Timur, turun sekitar 12 meter akibat aktivitas penambangan pasir yang cenderung merusak lingkungan.

"Dari pemantauan terakhir kami, penurunan saat ini sudah mencapai 12 meter dari dasarnya. Ini sungguh mengkhawatirkan," kata Kepala Sub Divisi Jasa Air dan Sumber Air III Perum Jasa Tirta Kediri Maryadi di Kediri, Selasa.

Ia mengatakan, penurunan itu lebih parah daripada penurunan yang terpantau sebelumnya. Ia mendata, tahun 2004 penurunan hanya sekitar 3 - 4 meter, tahun 2006 mencapai 8 meter, dan terakhir data hingga 2009 mencapai 12 meter.

Menurut dia, penurunan dasar sungai tersebut disebabkan maraknya aktivitas penambangan pasir di sepanjang bantaran Sungai Brantas. Penambangan pasir yang dimaksud baik secara mekanik maupun tradisional yang banyak beraktivitas di sepanjang sungai.

Dampak dari aktivitas itu, kata dia, sangat parah. Hingga kini terdata sebanyak 67 titik berupa tanggul, plengsengan, maupun sarana pengairan yang kondisinya kritis. Sewaktu-waktu sarana pengairan itu bisa amblas, bahkan ambruk. Kondisi itu akan tambah parah jika memasuki musim penghujan.

"Jumlah itu merupakan bangunan yang berada di wilayah Perum Jasa Tirta Kediri, jumlahnya mencapai 67 titik. Kondisinya sudah kritis," katanya mengungkapkan.

Ia menyebut, salah satu lokasi bangunan yang kritis adalah di bendung gerak waruturi yang terletak di Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri.

Paku bangunan tersebut sudah menggantung sekitar 4 meter dari lokasi semula. Praktis, dengan kondisi itu mendapat pemantauan yang intensif.

Bendungan itu, kata Maryadi sangat vital, karena sebagai satu - satunya bendungan yang mengalirkan air ke wilayah Kediri, Jombang, maupun Nganjuk.

"Jika dibiarkan bocor, tentunya akan mengancam ribuan hektare areal pertanian dan juga kehidupan warga," katanya dengan khawatir.

Ia mengaku, tidak mampu untuk mengatasi masalah kerusakan yang disebabkan aktivitas penambangan pasir tersebut. Pihaknya hanya berupaya untuk melakukan perbaikan dengan menambal bendungan - bendungan yang rusak, itu pun hanya sementara.

"Perlu anggaran yang cukup besar untuk memperbaikinya," katanya mengungkapkan.

Dengan besarnya anggaran untuk proses pembangunan, pihaknya meminta kepada pemerintah agar lebih aktif dan selektif untuk menanggulangi aktivitas penambangan pasir.

Seharusnya, pemda mempunyai kebijakan untuk memberi ruang berupa pemberian modal agar aktivitas penambang pasir tidak semakin merusak lingkungan.

Ia mencontohkan, Pemerintah Kabupaten Jombang yang mempunyai komitmen untuk memberikan bantuan kepada para penambang berupa modal agar beralih profesi. Selain itu, mereka juga berkomitmen untuk menerjunkan satuan tugas pengamanan khusus memantau aktivitas penambangan pasir.

"Komitmen pemerintah harus tegas untuk menangani masalah ini. Jangan sampai ini terlambat," katanya menegaskan.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri M Ivantoro mengaku sudah berupaya untuk melakukan penertiban para penambang pasir terutama yang mekanik dengan melakukan razia - razia.

Ia menilai, aktivitas tersebut mampu menekan kegiatan para penambang pasir itu. Jumlah penambang yang melakukan operasi saat ini sudah mulai berkurang, di antaranya di Kelurahan Semampir Kota Kediri, Kelurahan Mritjan, Kecamatan Mojoroto, serta beberapa titik lainya.

Pihaknya berjanji, akan berupaya semaksimal mungkin untuk menekan aktivitas penambang pasir. Ia tidak ingin, aktivitas itu berdampak buruk terutama bagi warga masyarakat secara keseluruhan.

(ANT-073/S026)