MPR: Negara harus hadir pastikan rakyat Papua nikmati pembangunan

Negara harus hadir memastikan hak rakyat Papua menikmati hasil pembangunan, tidak terberangus oleh ancaman sekelompok orang

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai negara harus hadir memastikan hak rakyat Papua menikmati hasil pembangunan tidak terberangus oleh ancaman sekelompok orang.

"Mustahil membangun bumi Papua jika eskalasi kekerasan tidak kunjung usai. Negara harus hadir memastikan hak rakyat Papua menikmati hasil pembangunan, tidak terberangus oleh ancaman sekelompok orang," kata Bambang Soesatyo.

Hal itu dikatakannya dalam Rapat Koordinasi Virtual MPR RI bersama Kemenko Polhukam, Polri, TNI, dan BIN, di Jakarta, Senin.

Menurut Bamsoet, pendekatan "soft power" tetap diutamakan namun tatkala kondisi memaksa, tindakan tegas dan terukur harus diimplementasikan melalui tindakan represif, demi melindungi rakyat Papua.

Dia menegaskan bahwa untuk menumpas para teroris KKB, TNI-Polri harus menerjunkan kekuatan penuh.

Baca juga: Kapolda: Ada enam kelompok KKB yang aktif di Papua

Baca juga: MPR apresiasi langkah cepat TNI-Polri tumpas teroris di Papua

"Ibarat keringkan sumber air kolam untuk bisa tangkap ikan. Air kolam adalah sarana dan prasarana pendukung kelompok teroris, sementara ikannya adalah teroris KKB," ujarnya.

Menurut dia, setelah memukul mundur dan menguasai kembali berbagai desa dari cengkeraman para teroris KKB, pemerintah perlu memasifkan kembali pembangunan di Papua sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2020 dan Keppres Nomor 20 Tahun 2020.

Selain itu menurut dia perlu juga dilakukan berbagai operasi bhakti kesejahteraan, misalnya, anggota TNI dan Polri ditugaskan sebagai guru dan membangun kembali fasilitas umum yang rusak.

"Karena merebut hati dan pikiran masyarakat lokal Papua adalah cara terbaik memulihkan kembali kondisi damai di Papua," tutur-nya.

Selain itu, Bamsoet mengutip data Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan yang mencatat, selama tiga tahun terakhir, tidak kurang dari 110 warga menjadi korban teror KKB.

Dari jumlah tersebut menurut dia, sebanyak 95 orang di antaranya meninggal dunia, terdiri dari warga biasa sebanyak 59 orang, personel TNI sebanyak 27 orang, dan personel Polri sebanyak 9 orang.

"Rangkaian peristiwa yang dilakukan KKB di Papua menunjukkan bahwa aksi kekerasan yang dilakukan teroris KKB mempunyai karakteristik mengkhawatirkan," ujarnya.

Menurut dia, aksi kekerasan yang dilakukan teroris KKB secara intens, menimbulkan korban jiwa, menyasar target yang bersifat acak, yaitu guru, tukang ojek, pelajar, anggota DPRD, dan aparat, disertai perusakan fasilitas publik dan tempat tinggal, serta menciptakan ketakutan dan teror terhadap kehidupan rakyat.

Dalam Rapat Koordinasi tersebut juga dihadiri para Wakil Ketua MPR RI, antara lain Ahmad Muzani, Jazilul Fawaid, Lestari Moerdijat, Hidayat Nur Wahid, dan Arsul Sani.

Selain itu hadir Menko Polhukam Mahfud MD, Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto, Wakil Kepala Polri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, Wakil Kepala Badan Intelijen Negara Letjen TNI (Purn) Teddy Lhaksmana Widya Kusuma, dan Ketua MPR RI For Papua Yorrys Raweyai.

Baca juga: Komnas HAM ingatkan konflik Papua harus cegah jatuh korban anak bangsa