Ancaman Rawan Pangan Meluas di NTT

Kupang (ANTARA News) - Ancaman rawan pangan semakin meluas di wilayah Nusa Tenggara Timur dari tujuh kabupaten pada April menjadi 20 kabupaten pada Juli 2010.

Pada April ancaman rawan pangan terjadi di 206 desa namun jumlahnya meningkat menjadi 1.481 dari 2.836 desa/kelurahan yang tersebar di sekitar 201 dari 298 kecamatan pada Juli 2010, kata Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) NTT, Alexander Sena, di Kupang, Selasa.

Ia menyebut dari total 1.481 desa tersebut di atas, jumlah desa yang mengalami rawan pangan dengan resiko ringan sebanyak 400, resiko sedang 335 desa dan resiko tinggi 746 desa.

Dari tingkat resiko, jumlah kepala keluarga yang mengalami resiko rawan pangan ringan sebanyak 74,774 KK atau 356,007 jiwa, resiko sedang 64,658 KK atau 332,104 jiwa dan resiko tinggi mencapai 189,058 KK atau 548,368 jiwa.

Hasil analisis dari Badan Ketahanan dan Penyuluhan NTT meyebutkan dari total 1.481 desa di provinsi NTT, desa yang beresiko rawan pangan tinggi diberi kategori "merah", resiko sedang dikategorikan "kuning" resiko ringan diberi tanda "hijau".

Desa yang beresiko rawan pangan tinggi atau kategori merah berdasakran kesimpulan analisis tim dari Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, perlu mendapat perhatian serius dengan langkah-langkah penanggulangan yang cepat dan tepat.

Dia mengatakan, langkah-langkah yang telah diambil pemerintah pada April ketika mulai muncul ancaman awal yaitu pemberian bantuan beras yang bersumber dari dana intervensi rawan pangan APBD I Provinsi NTT Rp1,050 miliar atau equivalen dengan 175 ton beras degnan asumsi harga Rp6.000/kg dan diprioritaskan pada desa-desa dalam kabupaten yang beresiko rawan pangan tinggi.

Langkah-langkah ini tetap dilanjutkan hingga saat ini, tentunya dengan jumlah dan angka yang berbeda, sesuai dengan tingkat resiko rawan pangan yang dihadapi, katanya.

Ia mengatakan saat ini cadangan pangan pemerintah yang menjadi kewenangan gubernur hingga Juli 2010 sebanyak 400 ton, sementara yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten masing-masing 100 ton.

Khusus untuk cadangan pangan dari pemerintah provinsi, kata dia, stoknya terbagi di BKPP NTT sebanyak 80,36 ton yang merupakan intervensi rawan pangan dari pemerintah pusat yang dialihkan untuk cadangan pangan pemerintah provinsi sebnayak 2.859 ton.

Total stok beras pemerintah provnisi hingga Juli 2010 mencapai 3,377,36 ton dan saat ini dikelola Dinas Sosial Provinsi NTT, kecuali 80.36 ton oleh BKPP NTT," katanya.

Jumlah ini belum termasuk beras miskin sebanyak 94 ribu ton pagu untuk 553,770 rumah tangga miskin di wilayah ini, sehingga diperkirakan bisa untuk melayani tindakan tanggap darurat.

Dia mengatakan, umumnya rawan pangan diwilayah ini terjadi akibat gagal tanam dan gagal panen karena faktur anomala iklim yang membuat pola tanam petani ikut berubah dan keruskan tanaman petani akibat banjir dan sebab lainnya.

Luas kerusakan lahan petani padi, jagung, kacang dan umbian di Nusa Tenggara Timur, hingga Juli 2010 meningkat 94,395 hektar.

Dari total luas kerusakan tersebut, lahan tanaman jagung peningkatan drastis dari seluas 59.518 hektar pada April menjadi 61.171 hektar lebih, diikuti lahan padi seluas 22.995 hektare pada April menjadi 25,205 hektar.
(ANT/A024)