Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Abdul Muthalib, saat diskusi seleksi pemilihan Komisi Yudicial (KY) di Makassar, Senin, mengaku kecewa dengan lambannya respon lembaga peradilan itu terhadap kasus yang telah dilaporkan banyak terjadi di Sulsel.
"Sudah ada 11 kasus hakim yang dikirim ke KY, tetapi hingga saat ini belum mendapat respon," ungkap dia.
Dia mengkhawatirkan, respon dari laporan lembaga hukum yang telah sesuai prosedur saja tidak ditanggapi. "Bagaimana dengan masyarakat biasa yang melapor, apakah bisa mendapat respon," keluhnya.
Thalib berharap, seleksi komisioner KY nantinya bisa menempatkan orang-orang yang memiliki kemampuan dan kecakapan dalam menangani kasus-kasus hakim "nakal", karena faktanya kinerja pengadilan belum cukup bagus dan angka kasus mafia peradilan masih tinggi.
Sementara itu, data Komisi Pemantau Peradilan (KPP) mencatat pengaduan yang masuk ke Komisi Yudicial sejak lembaga ini terbentuk hingga saat ini mencapai 7.700 pengaduan.
Setiap bulannya KY menerima rata-rata 133 aduan masyarakat terkait pelanggaran dari perilaku hakim, namun hanya 74 pengaduan yang mampu di tangani atau di tindaklanjuti.
Aktivis Transparancy Indonesia (TI), Jamil Mubarokh menilai, pemerintah dianggap tidak terlalu serius dalam penanganan pengawasan kehakiman melalui pemilihan anggota komisi dan penguatan KY.
Komisi ini, lanjutnya terancam vakum mengingat masa kerja anggota KY Periode 2005-2010 segera berakhir pada 2 Agustus 2010, terkait lambannya proses pemilihan anggota KY, akibat anggaran seleksi penerimaan anggota KY lambat cair.
(T.KR-HK/S016/P003)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
