Pengamat: Asimilasi Model Demokrat lebih Realistis

Jakarta (ANTARA News) - Pengamat politik dari Indobarometer, M Qodari berpendapat, format penyederhanaan partai sebagaimana diwacanakan Partai Demokrat melalui asimilasi (penggabungan) dinilai lebih realistis. Terutama, buat partai-partai kecil yang tidak memenuhi syarat parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen yang tinggi.

"Saya kira Asimilasi itu cukup bisa menjawab problem kenaikan syarat PT yang tak terhindarkan dalam rangka penyederhanaan partai. Dan apa yang ditawarkan Demokrat itu juga dianggap lebih natural dan kultural," ujar Direktur Eksekutif Indobarometer, di Jakarta, Senin.

Pertanyaannya kemudian, menurut Qodari, bagaimana agar proses alamiah asimilasi partai dari yang kecil ke yang besar ini tidak saling merugikan.

"Ini kunci utamanya. Jangan berpikir soal penyelamatan suara yang hilang. Sebab, wacana asimilasi itu harus dilihat dari semangat penyederhanaan partai yang, antara lain, akan menjawab problem ketidakefektifan kinerja partai dan jalannya pemerintahan sebagaimana disorot banyak kalangan belakangan ini," kata Qodari.

Wacana tentang asimilasi itu sebelumnya digulirkan oleh Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustafa sebagai jawaban lain terhadap tuntutan penyederhanaan partai, terutama karena adanya rencana kenaikan ambang batas parlemen dari 2,5 persen pada 2009 menjadi 5 persen pada 2014. Saan berpendapat, lewat asimilasi ini, penggabungan partai bisa berlangsung lebih kultural.

Sementara itu, Sekjen Partai Keadilan Sejahteran (PKS) Anis Matta berpendapat, PKS pada prinsipnya mendukung semangat penyederhanaan partai tersebut. Soal apa nama dari penyederhanaan itu menjadi masalah kedua.

"Buat saya yang penting mendukung semangat perlunya penyederhanaan partai itu. Soal nama silakan bisa apa saja. Sebab, penyederhanaan ini memang tak terhindarkan agar lebih efektif. Salah satu caranya memang dengan dinaikkan dulu PT-nya, lalu partai yang tak memenuhi syarat PT itu bisa bergabung dengan partai yang memenuhi syarat," kata Anis.

Ditempat terpisah, pengamat politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens berpendapat, baik asimilasi, fusi atau konfederasi adalah bentuk dari penyederhanaan partai. Jika tujuannya untuk membangun dinamika politik yang efektif dan tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara harus didukung penuh.

Tapi, menurut Boni, asimilasi atau penggabungan partai politik yang ada harus memiliki nilai yang sama. Yakni, basis ideologi yang sama, serta visi dan misi yang seiring sejalan. Kalau tidak, penggabungan partai tak akan berjalan efektif.

"Yang jelas, jangan sampai penggabungan partai ini ini semata-mata karena perhitungan pragmatis lantara adanya tsunami politik yang menimpa sejumlah partai. Memang ada beda dengan model fusi di era orde baru, dimana penggabungan itu terjadi karena yang melakukan adalah negara lewat pemberlakuan kebijakan yang dipaksakan. Sedangkan asimilasi datang dari partai sendiri, sehingga lebih memiliki ruang kebebasan untuk menentukan," demikian Boni.(*)
(R009/K004/brt)