Pemkab Wondama proses pengadaan lahan guna pembangunan bandara

Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat melakukan pertemuan dengan masyarakat dalam rangka proses pengadaan tanah guna pembangunan Bandar Udara Domine I.S. Kijne.

Pejabat Bupati Teluk Wondama Eduard Nunaki di Wasior, Sabtu, mengatakan pembangunan bandara dimulai pada 2022.

Dia mengatakan proses pengadaan lahan sedang berlangsung, sedangkan masyarakat pemilik tanah telah sepakat melepaskan lahan seluas 280 hektare untuk pembangunan bandara tersebut.

Dia mengatakan ganti untung tanah milik masyarakat untuk pembangunan bandara dilakukan oleh panitia pengadaan tanah setelah dilakukan penilaian oleh tim penilai (appraisal) sesuai aturan yang berlaku.

Tenaga Ahli Gubernur Papua Barat Nicolas Wanenda yang memberikan keterangan terpisah mengharapkan proses ganti untung tanah pembangunan bandara sesuai prosedur untuk kepentingan umum, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Dia menegaskan besaran ganti untung tanah dan tanaman milik masyarakat ditentukan berdasarkan hasil penilaian tim penilai tanah independen (appraisal) dengan menggunakan nilai penggantian wajar (NPW).

"Bukan mengacu pada peraturan daerah, peraturan bupati, maupun nilai jual objek pajak (NJOP) yang berlaku di Wondama serta NPW sendiri adalah nilai untuk kepentingan pemilik yang didasarkan kepada kesetaraan dengan nilai atau harga pasar dengan memperhatikan unsur luar biasa berupa kerugian nonfisik yang diakibatkan dari pengambilan hak atas properti yang diambil," ujarnya.

Dengan aturan yang ada, katanya, pembayaran tanah dijamin tidak akan merugikan masyarakat. Penggantian yang wajar atau nilai penggantian wajar diharapkan oleh Presiden yang disebut ganti untung, agar tidak merugikan masyarakat dalam pembangunan di daerah.

Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Wondama Jack Ayamiseba mengatakan pemkab akan melakukan upaya secara maksimal agar pembangunan Bandara I.S, Kijne bisa dilakukan tahun depan.

Kesepakatan pelepasan tanah oleh masyarakat pemilik hak ulayat, diharapkan menjadi langkah maju yang positif sehingga pembangunan bandara yang tertunda sejak 2018 bisa segera terealisasi.

“Pemkab mendukung pelaksanaan penuh pembangunan bandara sebab pembangunan bandara baru Teluk Wondama di Mawoi merupakan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo sewaktu mengunjungi Wondama untuk meresmikan Pelabuhan Wasior pada 2016," kata dia.