Airlangga : Peningkatan daya saing UMKM itu ujung tombak ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan peningkatan daya saing UMKM sejatinya adalah salah satu ujung tombak untuk mendukung perekonomian Indonesia menuju pasar global.

“Untuk memenangkan persaingan di masa pandemi, pelaku UMKM perlu berinovasi dalam memproduksi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, para pelaku usaha pada umumnya, dan UMKM pada khususnya, juga dapat mengembangkan berbagai gagasan baru di bidang kewirausahaan sosial untuk turut berkontribusi dalam memecahkan berbagai persoalan sosial ekonomi masyarakat akibat dampak pandemi,” kata Menko Airlangga dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud menambahkan, pemerintah saat ini sedang berupaya memacu peningkatan ekspor, antara lain dengan menjaga pasar ekspor, fokus pada pelaku UMKM yang berorientasi ekspor, melakukan penetrasi ke pasar non-tradisional, utilisasi PTA/FTA/CEPA, serta reformasi regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja.

Khusus untuk mendorong peningkatan kontribusi UMKM terhadap ekspor, Pemerintah memberikan insentif fiskal bagi Pusat Logistik Berikat (PLB) IKM melalui penangguhan PPN dan Bea Masuk, serta Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE) IKM melalui pembebasan PPN dan Bea Masuk.

Baca juga: Airlangga: Transformasi digital ciptakan 2,5 juta lapangan kerja baru

“Dukungan pemerintah untuk meningkatkan daya saing UMKM dilakukan melalui pemberian insentif fiskal dan non fiskal, kemudahan izin berusaha, sertifikasi, dukungan promosi, informasi pasar ekspor dan kemudahan akses pasar, serta dukungan permodalan, baik melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), maupun Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM),” ujar Musdhalifah.

Ia menyebutkan, dari segi regulasi, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Indonesia sebagai aturan pelaksanaan UU Cipta Kerja.

Aturan ini mengatur lebih spesifik mengenai bentuk dukungan bagi Koperasi dan UMKM supaya lebih berdaya saing.

Sejalan dengan itu, sejumlah program juga dilaksanakan untuk menciptakan pelaku ekspor baru dari kalangan UKM, yaitu:

a. Penciptaan 1.500 UKM eksportir melalui upaya fasilitasi informasi, peningkatan daya saing produk, kerja sama, promosi dan citra, serta peningkatan SDM.

b. Pembinaan bagi pelaku usaha berorientasi ekspor oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

c. Fasilitasi UKM pedesaan untuk ekspor melalui business matching dengan pelaku usaha swasta dan eksportir.

Lebih lanjut ia mengatakan peningkatan kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mendorong peningkatan daya saing UMKM agar bisa menembus pasar global dan pemerintah akan terus mendukung dari sisi kebijakan bagi pelaku usaha agar gencar melakukan ekspor.

Baca juga: Pemerintah pastikan penyaluran THR untuk pekerja, ASN dan TNI/Polri

“Diharapkan berbagai kebijakan yang telah kami buat dapat mengakselerasi pencetakan eksportir baru di Indonesia secara maksimal,” tuturnya.

Adapun mayoritas UMKM di Indonesia terkena dampak yang cukup signifikan selama pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil survei ADB (2020) berjudul “Impact of COVID-19 on MSMEs”, terdapat sekitar 48,6 persen UMKM yang tutup sementara. Sekitar 30,5 persen permintaan domestik UMKM turun, 14,1 persen melakukan pembatalan kontrak dengan UMKM, dan 13,1 persen UMKM mengalami hambatan pengiriman.

Sementara, menurut analisa hasil survei dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha oleh BPS (2020) juga menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM atau sebanyak 69,02 persen membutuhkan suntikan bantuan modal usaha.

Neraca Perdagangan Indonesia (NPI) pada tahun 2020 mengalami surplus sebesar 21,74 miliar dolar AS dan menjadi yang tertinggi sejak 2012. Namun sesuai data, kontribusi UMKM terhadap ekspor hanya sebesar 14,37 persen, lebih rendah dibandingkan negara lainnya di Asia, seperti Singapura (41 persen), Malaysia (18 persen), Thailand (29 persen), Jepang (25 persen) dan Tiongkok (60 persen).