Menteri Yang Dinilai Tidak Mampu Harus Diganti

Medan (ANTARA News) - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Brilian Moktar mengaku sangat menyayangkan beredarnya evaluasi Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan terhadap kinerja menteri Kabinet Indonesia Bersatu II ke publik.

"Sangat disayangkan, karena `rapor menteri` itu semestinya hanya menjadi konsumsi presiden dan wakil presiden, bukan konsumsi publik," ujar Bendahara Fraksi PDI perjuangan DPRD Sumatera Utara itu kepada ANTARA di Medan, Sabtu.

Menurut dia, penilaian atas kinerja menteri, apalagi yang dilakukan oleh sebuah unit kerja presiden, seharusnya hanya menjadi konsumsi internal kepresidenan, karena dapat mempermalukan menteri yang kinerjanya mendapat penilaian buruk.

"Seharusnya memang tidak `dibuang` ke publik seperti itu sehingga menterinya tidak dipermalukan. Saya rasa agak kurang etis," katanya.

Namun demikian, Brilian Moktar mengaku sepakat jika menteri yang memiliki kinerja buruk diganti.

Hanya saja, menurut dia, buruknya kinerja tidak sepenuhnya menjadi kesalahan para menteri yang bersangkutan, karena justru presiden juga yang memilih mereka.

"Tapi tidak perlu sampai `dilepas` ke publik. Ganti saja kalau kinerjanya memang jelek, apalagi kan juga ada kontrak politiknya," katanya.

Sementara itu, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayatullah menilai masa kerja enam bulan belum dapat dijadikan patokan baik-buruknya kinerja seorang menteri.

Menurut dia, penilaian terhadap kinerja seharusnya dilakukan paling tidak untuk masa kerja satu tahun dengan menggunakan parameter-parameter yang jelas dan terukur.

"Hasil evalusi untuk enam bulan kerja agaknya juga belum bisa dijadikan dasar seorang menteri yang dinilai berkinerja buruk harus mundur atau diberhentikan. Paling tidak penilaiannya untuk masa tugas selama satu tahun supaya lebih menyeluruh dan berimbang," katanya.

Sependapat dengan Brilian Moktar, Hidayatullah juga sepakat kinerja menteri harus dievaluasi secara berkala dan mereka yang dinilai tidak mampu harus diganti supaya target Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam sisa waktu kepemimpinannya berhasil dicapai.

"Tapi memang harus jelas dulu parameter penilaiannya, supaya tidak ada kesan suka atau tidak suka atau untuk mengakomodasi kepentingan politik tertentu," katanya. (ANT/K004)