Guiliani, mantan pengacara Trump bantah wakili Ukraina

Washington (ANTARA) - Rudy Guiliani, mantan pengacara pribadi Donald Trump pada Kamis (29/4) membantah bahwa dia pernah mewakili warga negara Ukraina, sehari setelah petugas federal menggeledah apartemen dan kantornya di Manhattan sebagai bagian dari penyelidikan atas urusan bisnisnya di Ukraina.

Giuliani mengatakan para petugas menyita tujuh atau delapan perangkat elektronik dan surat perintah penggeledahan termasuk tuduhan bahwa dia gagal mendaftar sebagai agen asing, suatu pelanggaran terhadap hukum lobi.

"Saya tidak pernah mewakili seorang warga negara atau pejabat Ukraina di depan pemerintah Amerika Serikat," kata Giuliani dalam wawancara di Fox News.

Jaksa federal telah menyelidiki Giuliani selama hampir satu setengah tahun atas urusan bisnisnya di Ukraina saat menjabat sebagai pengacara Trump. Dia tidak secara resmi dituduh melakukan kesalahan.

Trump mengkritik penyelidikan federal terhadap Giuliani pada Kamis.

"Ini sangat, sangat tidak adil," kata Trump kepada Fox Business Network dalam wawancara telepon. "Rudy adalah seorang patriot yang mencintai negara ini dan saya tidak tahu apa yang mereka cari, apa yang mereka lakukan. Mereka bilang itu ada hubungannya dengan pengajuan berbagai dokumen."

Seorang juru bicara mantan presiden Republik mengatakan pada Februari bahwa Giuliani tidak mewakili Trump dalam masalah hukum saat ini.

Giuliani memainkan peran sentral dalam upaya Trump yang gagal untuk membalikkan kekalahannya pada pemilu 2020 berdasarkan klaim palsu penipuan pemilih besar-besaran.

Penelusuran Rabu menandai langkah signifikan dalam pemeriksaan para penyelidik itu. Panggilan pengadilan juri 2019 untuk catatan keuangan Giuliani yang dilihat oleh Reuters menunjukkan bahwa petugas sedang memeriksa kemungkinan pencucian uang, penipuan kawat, pelanggaran keuangan kampanye, membuat pernyataan palsu, menghalangi keadilan, dan pelanggaran Undang-Undang Pendaftaran Agen Asing federal.

Ini menandai giliran terakhir untuk Giuliani, mantan wali kota New York yang menjadi terkenal secara nasional setelah serangan 11 September 2001, dan yang pernah memimpin Kantor Kejaksaan AS di Manhattan yang sekarang sedang menyelidikinya.

Giuliani mulai mewakili Trump pada 2018 di tengah penyelidikan federal atas campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden 2016, yang dimenangi Trump.

Menjelang pemilu 2020, Giuliani memimpin upaya untuk menggali lebih dalam tentang pesaing Demokrat Joe Biden dan putranya Hunter di Ukraina. Biden mengalahkan Trump dan menjabat awal tahun ini. Baik Biden dan putranya membantah melakukan kesalahan.

FBI memperingatkan Giuliani pada akhir 2019 bahwa dia adalah target operasi pengaruh Rusia yang bertujuan menyebarkan kebohongan yang dimaksudkan untuk merusak Biden secara politik, Washington Post melaporkan, mengutip orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.

Pengacara Giuliani, Robert Costello, tidak segera memberikan komentar atas berita Post tersebut.

Costello mengatakan pada Rabu (28/4) bahwa pihak berwenang telah menyita ponsel dan komputer dan, bersama dengan putra Giuliani, Andrew, menyatakan bahwa penyelidikan kliennya bermotif politik - tuduhan yang dibantah Gedung Putih.

Biden mengatakan pada Kamis bahwa dia tidak memiliki informasi tentang tindakan Departemen Kehakiman dan menepati janji kampanyenya untuk mempertahankan kemerdekaannya.

"Saya telah berjanji," katanya kepada NBC News dalam sebuah wawancara. "Saya tidak akan ikut campur dengan cara apa pun. ... Saya mengetahui tentang hal itu tadi malam ketika seluruh dunia menyimaknya."

Giuliani menghadapi tindakan hukum terpisah terkait tindakannya seputar pemilihan November dan serangan mematikan 6 Januari di Capitol AS oleh para pendukung Trump. Satu tuntutan hukum dari anggota kongres Demokrat dan lainnya dari perusahaan mesin pemungutan suara, Dominion Voting Systems.

Sumber: Reuters
Baca juga: Pengacara Trump, Rudy Giuliani, positif COVID-19
Baca juga: WSJ: Jaksa AS selidiki hubungan Giuliani dengan proyek energi Ukraina
Baca juga: Pengacara Trump tolak surat panggilan paksa Fraksi Demokrat di DPR