Kereta Bawah Tanah Lebak Bulus-HI Rampung 2015

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Daerah Khusus Istimewa Jakarta optimistis akan menyelesaikan pembangunan kereta bawah tanah rute Lebak Bulus-Hotel Indonesia pada 2015.

Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Achmad Harjadi, di Jakarta, Jumat mengatakan desain awal pembangunan rute kereta bawah tanah pertama itu akan dirampungkan pada 2010.

"Targetnya tahun depan mulai konstruksi," ujarnya usai berbicara dalam Diskusi Nasional Pembangunan Ibukota Jakarta Dalam Perspektif Nasional, di Kantor Bappenas Jakarta.

Achmad menjelaskan, pendanaan untuk pembangunan kereta bawah tanah itu telah didapat dari pinjaman pemerintah pusat kepada JICA (Japan International Cooperation Agency).

"Pinjaman itu diteruskan kepada pemda DKI dengan porsi 52 persen ditanggung pemda dan sisanya pemerintah pusat," tuturnya.

Pinjaman dari JICA itu akan membiayai seluruh keperluan pembangunan kereta bawah tanah yang dikerjakan Badan Usaha Milik Daerah, PT MRT Jakarta.

Rencananya, jalur kereta bawah tanah itu akan dikembangkan dari timur hingga barat Jakarta yang menghubungkan Bekasi dan Tangerang.

Achmad mengatakan, pembangunan kereta bawah tanah itu merupakan salah satu solusi dalam mengatasi kemacetan yang dialami sekitar 9,5 juta penduduk DKI Jakarta setiap hari.

"Masalah Jakarta itu soal transportasi, MRT bisa mengangkut ratusan ribu orang sedangkan bus hanya 50-150 orang kalau busnya digandeng," tuturnya.

Sementara itu, pemda DKI akan terus mengembangkan jalur Busway hingga 10 koridor pada akhir 2010.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana mengatakan pemerintah mendukung upaya pemda DKI membangun kereta bawah tanah sebagai solusi atas masalah kemacetan.

"Perbandingan jumlah penduduk yang dilayani dengan kemampuan pemenuhan pelayanan publik belum seimbang," katanya.

Hal itu terlihat dari terjadinya masalah kemacetan di pusat-pusat kegiatan penduduk, terjadinya banjir di daerah-daerah Jakarta akibat berkurangnya kawasan resapan air dan sistem drainase kota yang tidak terintegrasi.

Indikator lainnya adalah luasnya kawasan permukiman kumuh di Jakarta yang mencapai 20 persen dari total 425 km persegi wilayah pemukiman pada 2009.
(ANT/A024)