Klaster perkantoran, DPRD pertanyakan efektivitas Jakarta Smart City

Tapi kalau mengandalkan Satpol PP untuk sidak, ya susah

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mempertanyakan efektivitas dari sistem Jakarta Smart City, menyusul peningkatan penyebaran COVID-19 pada klaster perkantoran di Ibu Kota beberapa hari terakhir.

Menurut Lukmanul, Jakarta Smart City yang digadang-gadang sebagai sistem canggih, seharusnya bisa turut mengawasi kedisiplinan perkantoran dalam melakukan pembatasan kegiatan perkantoran 50 persen selama periode PPKM Mikro ini, selain oleh Satpol PP dan Disnaker DKI.

"Pengawasan dari Satpol PP dan Disnaker harus aktif melihat daerah mana yang perkantoran padat, seperti apa pengawasannya. Tapi kalau mengandalkan Satpol PP untuk sidak, ya susah," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, perbandingan anggota Satpol PP dan perkantoran tidak sebanding dan karena itu harusnya Dinas Kominfo ikut dalam pengawasan secara sistem.

"Kan ada Jakarta Smart City sistem yang canggih untuk penegakan aturan saat COVID," katanya.

Sebelumnya, peningkatan kasus konfirmasi positif COVID-19 yang signifikan pada klaster perkantoran. Terbukti, pada periode 12-18 April 2021 di 177 perkantoran terdapat 425 kasus positif COVID-19.

Lukamanul menilai hal itu terjadi karena ada anggapan di kalangan masyarakat bahwa setelah divaksin aman sehingga membuat kendur dalam menerapkan protokol kesehatan.

"Peningkatan kasus biasanya karena dua hal yaitu, prokes yang kendur dan tingginya mobilitas, ada juga anggapan sudah aman dan kebal karena sudah divaksin," tuturnya.

Oleh karena itu, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini mengingatkan aturan pemerintah dalam PPKM Mikro masih membatasi kegiatan perkantoran 50 persen sehingga harus dilakukan agar tetap pada jalur yang benar dalam pengendalian pandemi COVID-19.

"Sebenarnya penerapan PPKM Mikro masih diberlakukan termasuk aturan jumlah yang masuk kantor, tetapi pertemuan secara tatap muka juga sudah mulai banyak dilakukan," ujar dia.

Kemudian, Lukmanul juga mengusulkan agar Pemprov DKI meningkatkan pengawasan terhadap perkantoran dan perusahaan di Jakarta yang tidak menerapkan kebijakan sesuai dengan aturan PPKM Mikro.

"Kan jelas aturan PPKM Mikro, 50 persen di rumah kemudian 50 persen di kantor, tapi fakta di lapangan, transportasi umum sudah mulai penuh, jalan sudah macet, berarti pengawasan Pemprov DKI lemah," ucap dia.

Pengawasan ini, kata Ketua DPD PAN Jakarta Barat ini, seharusnya dilakukan oleh Pemprov DKI untuk mendisiplinkan perkantoran karena protokol kesehatan perlu dilakukan meski telah mendapatkan vaksinasi COVID-19.