Kemarin, Wapres soal produsen halal hingga KSP kawal penyaluran bansos

Jakarta (ANTARA) - Terdapat sejumlah informasi menarik dan penting di sektor perekonomian pada Selasa (27/4), yang beritanya layak untuk disimak pada pagi ini mulai dari Wapres RI Ma’ruf Amin yang mengatakan upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia memerlukan strategi agresif dari berbagai pihak terkait, hingga berita Kantor Staf Presiden (KSP) kawal agar tak ada pungli dalam penyaluran bansos. Simak selengkapnya.

Wapres nilai RI perlu strategi agresif jadi produsen halal dunia

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia memerlukan strategi agresif dari berbagai pihak terkait.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, Wapres Ma'ruf mengatakan tantangan besar bagi Indonesia untuk bisa menjadi produsen terbesar bagi produk halal di dunia saat ini ialah dengan melakukan perbaikan data produk-produk halal di dalam negeri.

Simak selengkapnya di sini

Kadin: Pemulihan ekonomi butuh sinergi semua sektor usaha

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid menilai pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 butuh sinergi dan keterlibatan semua sektor bukan hanya pelaku usaha.

Simak selengkapnya di sini

Faisal Basri: Punya nikel tidak otomatis menguasai pasar mobil listrik

Ekonom senior Faisal Basri mengatakan meskipun Indonesia memiliki tambang nikel tetapi tidak secara otomatis menguasi pasar karena yang dibutuhkan industri mobil listrik dan komponen pendukungnya adalah iklim bisnis yang memungkinkan untuk memperoleh nilai tambah lebih banyak.

Simak selengkapnya di sini

Kemenhub sosialisasikan peniadaan mudik melalui video edukasi

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melaksanakan kegiatan sosialisasi peniadaan mudik lebaran 2021 menggunakan konten video yang akan ditayangkan guna memberikan edukasi kepada masyarakat.

Selengkapnya di sini

KSP kawal agar tak ada pungli dalam penyaluran bansos

Kantor Staf Presiden (KSP) berjanji akan mengawal penyaluran bantuan sosial tunai (BST) agar tidak ada pungutan liar (pungli) kepada masyarakat seperti arahan Presiden Joko Widodo.

Simak selengkapnya di sini