BPDPKS-Kemenkop UKM rancang strategi UKMK berbasis sawit

model konsolidasi lahan rakyat menjadi pilihan untuk membangun korporat farming.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bersama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merancang strategi usaha kecil menengah koperasi (UKMK) untuk mengembangkan budi daya perkebunan sawit secara terpadu.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan salah satu model pengembangan sawit rakyat yang dibidik yaitu konsolidasi lahan rakyat.

Teten mengatakan model konsolidasi lahan rakyat menjadi pilihan untuk membangun korporat farming. “Luas lahan sawit tidak lagi satu-satunya kunci sawit dunia, kalau kita ambil pelajaran dari Malaysia," kata Teten.

Ia menyebut manajemen SDM, pasar, dan, inovasi, serta teknologi dinilai jauh lebih menguntungkan dari pada mengandalkan luas lahan.

Sementara itu, Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrahman mengatakan pertumbuhan di sektor pertanian, kehutanan dan perkebunan di triwulan IV tahun 2020 didorong oleh peningkatan permintaan dari luar negeri terutama komoditas sawit.

“Tanaman perkebunan tumbuh sebesar 1,13 persen yang didorong oleh peningkatan produksi kelapa sawit, industri sawit menjadi variabel yang sangat penting terhadap roda perekonomian karena melibatkan lebih dari 16 juta tenaga kerja yang termasuk di dalamnya sekitar 7 juta pekerja di kebun sawit rakyat,” jelas Eddy.

Sementara itu sektor industri sawit, lanjut Eddy, telah menyumbang angka yang besar bagi perekonomian Indonesia dan devisa negara. Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya rata-rata menyumbang terhadap devisa negara sebesar 21,4 miliar dolar AS atau 14,19 persen dari total ekspor nonmigas Indonesia.

Eddy mengatakan dari sisi penerimaan negara, industri sawit juga menyumbang pemasukan negara dalam bentuk pajak yang diestimasikan nilainya mencapai Rp14-20 triliun per tahun. “Dengan demikian, dapat disimpulkan betapa signifikan peranan industri sawit terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan,” ucap dia.

Anggota Komisi IV DPR Luluk Nur Hamidah mengatakan berdasarkan data tahun 2017 total produksi CPO dari perkebunan sawit rakyat kurang lebih sebesar 13,11 juta ton atau 37,75 persen dari total produksi CPO Indonesia. Sedangkan produksi dari perusahaan swasta mencapai 56,92 persen atau 19,98 juta ton ditambah dengan 2,10 juta ton dari perusahaan besar milik negara.

Melihat data tersebut, Luluk berpendapat belum kompetitifnya perkebunan sawit rakyat karena produksinya yang rendah dibandingkan korporasi swasta. “Dari temuan sementara, penyebab rendahnya produksi kebun sawit rakyat yaitu benih yang digunakan petani berkualitas rendah,” jelasnya.

Bahkan dia mengungkapkan sebagian benih yang digunakan petani sawit rakyat tak jarang merupakan benih palsu. “Benih unggul itu sangat mahal, barangkali ini juga bisa jadi bahan rekomendasi kepada pemerintah untuk meningkatkan produktivitas sawit rakyat dan membuat posisi mereka punya daya saing,” kata dia.