Serapan anggaran SDA PUPR secara keuangan per 26 April capai 27 persen

Kami konsekuen sehingga pada awal Januari 2021, semua utang dan progress fisik yang telah dikerjakan oleh para mitra kerja Ditjen SDA, kami bayar

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat progres penyerapan anggaran tahun ini per 26 April secara keuangan telah mencapai 27 persen dengan progres fisik mencapai 26,34 persen.

"Sampai dengan tanggal 26 April 2021, progres penyerapan anggaran secara keuangan telah mencapai 27 persen, dan progres fisik mencapai 26,34 persen," ujar Direktur Jenderal SDA Jarot Widyoko dalam diskusi daring KSP Mendengar di Jakarta, Selasa.

Selain itu Jarot juga menambahkan bahwa secara total penyerapan anggaran Kementerian PUPR secara keuangan per 26 April 2021 mencapai 23,79 persen dengan progres fisik mencapai 24,44 persen.

Dirjen SDA tersebut menilai bahwa hal ini merupakan salah satu terobosan, di mana pada 2020 banyak sekali adanya refocusing, namun terdapat hal yang sangat positif yakni mitra kerja Ditjen SDA PUR tetap bekerja walaupun dengan berbagai keterbatasan seperti adanya pandemi dan belum adanya alokasi pendanaan.

"Kami konsekuen sehingga pada awal Januari 2021, semua utang dan progress fisik yang telah dikerjakan oleh para mitra kerja Ditjen SDA, kami bayar," kata Jarot.

Sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa pagu revisi anggaran Kementerian PUPR 2021 setelah dilakukan refocussing menjadi Rp134,89 triliun dibanding pagu awal yang sebesar Rp149,81 triliun.

Langkah-langkah penghematan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR pada tahun ini, antara lain tetap memprioritaskan penyelesaian kegiatan-kegiatan TA 2020 yang terdampak relaksasi penghematan TA 2020 dan penyelesaian KSPN di 5 DPSP, kemudian penghematan belanja barang bersumber dari belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, belanja jasa dan belanja non operasional lainnya.

Lalu penghematan belanja modal seperti pengadaan lahan PSN yang sudah dibiayai LMAN, pengadaan kendaraan, peralatan/mesin, relaksasi kegiatan SYC menjadi MYC, rekomposisi MY, serta Penundaan kegiatan swakelola/kontraktual lainnya yang belum/sedang dilelangkan.