Jakarta (ANTARA) - PKS melanjutkan silaturahmi kebangsaan ke berbagai partai politik dan kali ini ke PDIP yang disebut sebagai silaturahim oposisi merajut semangat kebangsaan.

Sekretaris Jenderal DPP PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi di Jakarta, Selasa, mengatakan selain perkenalan pengurus baru DPP PKS, kunjungan tersebut juga digunakan untuk diskusi dan tukar pikiran tentang pembangunan bangsa dari sisi yang berbeda.

Hal itu kata dia, karena PKS berada di luar pemerintahan, sedangkan PDIP sebagai partai di dalam pemerintahan.

"Kami sebagai oposisi tetap konsisten berada di luar pemerintahan dan menjalankan amanah publik untuk melakukan pengawasan dan kritik konstruktif dengan terus merajut semangat kebangsaan antar parpol serta dengan seluruh elemen masyarakat lainnya," kata Habib Aboe.

Selain itu, Sekjen DPP PKS Habib Aboebakar Al Habsyi juga menyampaikan mengenai salah satu tantangan berat yang dihadapi bangsa kita dan negara lainnya, yakni mengenai COVID-19.

Saat ini, pihaknya melihat situasi pandemi COVID-19 tetap sangat mengkhawatirkan. Banyak peningkatan terkonfirmasi mengarah pada positif dan kasus kematian.

"Jadi memang bukan main-main. Sebagai parpol, kita dorong kebijakan untuk mempercepat penanganan pandemi, salah satunya dengan mendorong percepatan vaksinasi," kata Habib Aboe.

PKS juga mendorong peran negara meringankan beban ekonomi masyarakat lewat program insentif perpajakan. Dari insentif pajak penghasilan, hingga pengurangan atau penghentian pajak kendaraan roda dua.

Baginya, konsentrasi kedua partai itu bisa ditindaklanjuti dengan dorongan politik bersama di parlemen. Menurut dia banyak kepentingan masyarakat yang sama-sama bisa diperjuangkan dan dilaksanakan di fraksi, melalui banyak RUU yang dicari titik temunya.

"Kerja sama ini cukup baik, dan bisa kita lanjutkan," kata Habib Aboe.

Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya juga memandang bahwa pajak adalah instrumen penting mewujudkan keadilan sosial.

"Apa yang disampaikan Sekjen PKS soal upaya mengatasi pandemi, mendorong pajak sebagai instrumen keadilan sosial, kami sependapat," kata Hasto.

Ada berbagai isu kerakyatan yang bisa dibahas bersama. Seperti keinginan melaksanakan pemilu lebih baik, ekonomi dan anggaran, hingga keprihatinan terhadap kondisi eksploitatif unilateral.

Wakil Ketua MPR dari PDIP Ahmad Basarah mengatakan pihaknya berharap pertemuan dengan PKS tidak hanya bersifat simbolik serta seremonial.

Sebab, PDIP dan PKS, dengan ideologi Nasionalis dan Islam tentunya bisa bekerja sama dalam praktik berbangsa dan bernegara.

"Tidak hanya di ruangan ini saja. Pada kesempatan ini, kami juga ucapkan duka cita atas meninggalnya Sekretaris Majelis Syura PKS," kata Basarah yang juga Ketua DPP PDIP.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2021