Menko PMK usulkan calon kadis kebudayaan harus paham soal budaya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Republik Indonesia, Muhadjir Effendy mengusulkan agar calon kepala dinas (kadis) di daerah yang menaungi bidang kebudayaan berasal dari seniman atau setidaknya memiliki pengetahuan tentang budaya.

Guna memajukan serta membuat terobosan di bidang kebudayaan, para pimpinan di masing-masing daerah harus memiliki pengetahuan tentang budaya di Indonesia. Hal tersebut setidaknya harus masuk dalam syarat untuk menjadi penjabat daerah.

"Kalau boleh ada tes oleh budayawan untuk memastikan bahwa dia memang layak untuk menjadi pejabat daerah dalam konteks ini (bidang budaya) tapi itu juga kan tidak mudah," kata Muhadjir dalam forum Koalisi Seni pada Selasa.

Muhadjir mengatakan akan sangat menguntungkan jika seniman bisa duduk di pemerintahan untuk menangani masalah seni dan budaya secara langsung, sebab para pelaku kebudayaan akan lebih memahami apa yang dibutuhkan dalam rangka pemajuan budaya.

"Saya usulkan, paling enggak kepala dinas di daerah boleh outsourcing mendingan, enggak selalu dari PNS. Jadi bisa outsourcing diambilkan dari orang yang memang pelaku budaya kalau perlu dibidding, nanti dibicarakan ke Pak Mendagri memungkinkan enggak itu," ujar Muhadjir.

"Karena kalau bidang kesehatan kan memang ada dokter, PNS ada dokter sehingga rekrutmennya enggak sulit tapi untuk juru bicara budaya ini kan belum tentu setiap daerah ada seniman yang jadi PNS, umumnya seniman enggak mau jadi PNS karena enggak mau diatur-atur kan seniman itu," imbuhnya.

Sementara itu, Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hilmar Farid mengatakan tidak semua kepala dinas di daerah mengerti dan paham tentang masalah kebudayaan. Hal inilah yang membuat pemajuan kebudayaan tidak merata di tiap daerah.

"Situasi kita ini bervariasi, tidak semua daerah bisa dipukul rata, untuk keperluan itu kita sedang mengajukan keharusan bagi orang yang bekerja atau membidangi kebudayaan memiliki kemampuan atau pemahaman dasar di bidang itu, jika mungkin ini bisa jadi kesepakatan bersama dengan Kemendagri," kata Hilmar.

Akan tetapi, Hilmar menyadari bahwa hal ini bukan usulan yang mudah, namun pemerintah pusat setidaknya memiliki seorang ahli di bidang seni dan budaya.

"Karena beliau-beliau inilah yang nantinya mengambil keputusan tapi kalau ada di pusat akan sangat membantu sehingga teman-teman di dinas-dinas ini punya kompetensi atau kapasitas untuk menangani kebudayaannya secara efektif. Ya saya tahu ini memang tidak sederhana," ujarnya.