Pramono Tidak Sepakat Calon Kapolri dari Sipil

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, tidak sepakat dengan wacana yang mengusulkan calon Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri) bisa berasal dari kalangan sipil.

"Kalau Kapolri dari sipil jadi salah, karena dalam UU Polri mengamanahkan Kapolri berasal dari perwira tinggi Polri dengan prestasi terbaik," kata Pramono Anung menjawab pertanyaan pers di Gedung DPR, Jakarta, Senin.

Mantan Sekjen PDI Perjuangan itu menilai, usulan yang menyebutkan calon Kapolri berasal dari sipil itu berarti akan mengkudeta kewenangan Polri itu sendiri.

Kalau calon Kapolri dari sipil, kata dia, bagaimana nanti akan menjalankan tugas jika memerintah para perwira tinggi Polri saja tidak bisa.

"Lembaga Polri harus dipimpin oleh seorang perwira tinggi Polri dengan prestasi terbaik, sehingga diharapkan bisa memberi warna baru ke depan," katanya.

Menurut Pramono, diberlakukannya UU Polri sebenarnya memberikan kewenangan yang cukup besar kepada lembaga Polri.

Politisi PDIP itu mengimbau semua pihak agar melihat persoalan Polri, termasuk wacana pergantian Kapolri, secara obyektif baik dari sisi positif maupun negatif.

Masyarakat, kata dia, juga harus memberikan apresiasi terhadap prestasi Polri yakni berhasil memberantas terorisme.

Namun Polri juga sering tenggelam dalam persoalan-persoalan yang terkait dengan citra lembaganya sendiri seperti persoalan "cicak-buaya", "rekening gendut", dan sebagainya.

"Ke depan hal ini menjadi tugas Kapolri untuk memperbaiki citra lembaga Polri," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman, mengatakan, calon Kapolri harus berasal dari Polri karena tugas-tugas di Polri adalah garis komando.

Menurut dia, berdasarkan masukan yang diterimanya dari sejumlah elemen masyarakat, ada tiga nama perwira tinggi yang cukup layak untuk diusulkan sebagai calon Kapolri.

Mereka adalah, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Irjen Pol Nanan Sukarna, Kapolda Metro Irjen Pol Timur Pradopo, serta Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Oegroseno.

Ketua DPP Partai Demokrat ini menambahkan, ketiga nama itu dinilai cukup layak menjadi calon Kapolri karena diyakini mampu melakukan reformasi di internal lembaga Polri.

"Apalagi saat ini terjadi penurunan citra polisi sehingga harus diperbaiki," katanya.

Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri akan memasuki masa pensiun pada Oktober mendatang.
(T.R024/D011/P003)