Marzuki: Lahan Sekitar Senayan Harus Milik Negara

Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, kawasan sekitar Senayan harus dikembalikan sepenuhnya sesuai peruntukan dan harus tetap menjadi lahan milik negara.

Demikian disampaikan Marzuki dalam keterangan yang disampaikan dari Swiss, Senin. Marzuki berada di negara itu dalam rangka menghadiri rapat ketua parlemen bersama rombongan Badan kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.

Dia mengemukakan, bersama pimpinan DPR lainnya dan pimpinan MPR serta pimpinan DPD RI akan berupaya maksimal agar lahan negara dikembalikan sesuai peruntukan.

Langkah ini, menurut dia, menjadi penting karena selama ini pihak tertentu cenderung menggunakan lahan strategis itu untuk kepentingan bisnis semata.

"Ada rencana dari Pemda DKI yang selama ini menguasai tanah Taman Ria Senayan untuk menjadikan lahan itu menjadi mall atau town square. Kita tentu saja keberatan karena selain status tanah itu milik negara, kami ingin agar kawasan senayan itu menjadi kawasan yang ramah lingkungan dan terhindar dari kamacetan.? ujarnya.

Mantan Sekjen Partai Demokrat itu menjelaskan lingkungan Senayan sehari-harinya saat ini sudah padat dan macet. Dia tidak bisa membayangkan jika rencana Pemda DKI terealisasi.

"Yang namanya Gedung Parlemen itu tempatnya orang demo, apa jadinya jika kawasan yang sehari-hari sudah padat itu ditambah dengan aktivitas demo, masih disesakkan dengan mal atau pusat perbelanjaan. Dengan mengembalikan fungsi kawasan Senayan, maka jika ada demo bisa kita arahkan," katanya.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokart itu pun menyatakan, akibat perilaku aparat Pemda DKI menyebabkan presiden, keluarganya dan jajaran paspampres dan patwal menjadi korban cercaan masyarakat.

Padahal, kalau mau ditelisik, maka kemacetan itu justru banyak diakibatkan dari pemberian berbagai izin pembangunan oleh DKI yang tidak mempertimbangkan lingkungan dan dampak dari pembangunan tersebut.

"Kita ingat kan kejadian iring-iringan presiden. Itu yang disalahkan presiden. Padahal, penyebab kemacetan di sana adalah pemerintah daerah utamanya Pemda DKI yang memberikan izin pembangunan berbagai kawasan lingkungan, mal dan sebagainya di wilayah Cibubur tanpa mempertimbangkan dampak lingkungannya," katanya.

Dia mengatakan, bagaimana mungkin Pemda DKI memberikan izin lahannya digunakan untuk dibangun Cibubur Junction. "Padahal, di sana sudah jelas jalannya menyempit," ujar Marzuki.

Dia mengungkapkan, di Swiss jarang sekali terlihat bangunan baru. Penataan kota yang rapi dan konsistensi penegakkan aturan, membuat masyarakat pun nyaman. Sekarang jangankan masyarakat, Presiden Yudhoyono pun sudah tidak nyaman tinggal di kawasan Cibubur.

"Di Swiss, pelaksanaan aturan konsisten tidak mudah orang mengubah atau melanggar atuaran,sangat luar biasa. Bangunan di sini walaupun kuno tapi tertata rapi karena pemerintah tidak bisa merudah aturan seenaknya. Jangankan menggunakan lahan sembarangan, menebang satu pohon saja tanpa izin untuk mendirikan bangunan dendanya bisa mencapai puluhan ribu dolar," katanya menambahkan.
(ANT/P003)