Ketua DPD ingatkan pengelolaan APBD berorientasi kesejahteraan rakyat

Surabaya (ANTARA) - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus berorientasi pada hasil optimal dalam pembangunan, terutama pembangunan kesejahteraan rakyat.

"Pemerintah daerah harus mampu melakukan pengelolaan APBD secara sehat, adil, efektif, dan efisien," ujarnya di Surabaya, Senin.

Senator asal Jawa Timur itu menggarisbawahi mengenai skema Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang harus menjadi rujukan pemerintah daerah.

Menurut LaNyalla, kepala daerah harus terus meningkatkan kinerja untuk mewujudkan hal tersebut.

"Kepala daerah harus menempatkan prinsip SAKIP yang baik dalam pengelolaan anggaran agar penyerapan anggaran dipastikan tepat sasaran di berbagai sektor," ucap dia.

SAKIP pemerintah kota, kabupaten, dan provinsi dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Predikat SAKIP dibagi menjadi C, CC, B, BB, A, dan AA untuk memetakan instansi pemerintah pada beberapa kategori.

Pengkategorian tersebut, kata dia, bertujuan memetakan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang merupakan hasil dari implementasi manajemen dan anggaran berbasis kinerja secara berkesinambungan.

"Maka Pemda harus terpacu membuat program seoptimal mungkin agar bisa berprestasi," kata LaNyalla.

Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur ini juga menyoroti kinerja sejumlah daerah yang dianggap memuaskan melalui peningkatan nilai SAKIP.

Seperti Kota Malang yang mendapat predikat A (memuaskan) untuk penilaian SAKIP 2020, dari yang sebelumnya hanya mendapat predikat BB (sangat baik).

Provinsi yang mendapat nilai AA (sangat memuaskan) pada penilaian SAKIP diraih oleh Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Penganugerahan predikat tersebut dilakukan pada SAKIP RB (Reformasi Birokrasi) award tahun 2020 yang digelar pada Kamis (22/4).

"Saya mengucapkan selamat kepada Pemprov DIY yang kembali mendapat nilai AA pada SAKIP 2020. Ini bukti komitmen pemda untuk menerapkan pengelolaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saya juga mengucapkan selamat kepada Pemda yang berhasil meningkatkan prestasinya, termasuk Pemkot Malang," katanya.

LaNyalla mengakui, penerapan SAKIP memang sulit di awal, namun jika tahap demi tahap dilakukan secara konsisten maka Pemda akan mampu memberikan program nyata untuk rakyat dengan birokrasi serta penganggaran efektif dan efisien.

"Hasil SAKIP ini akan menjadi pedoman agar pemda mampu meneguhkan komitmen agar terwujudnya kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat," tuturnya.

LaNyalla pun mengimbau para senator untuk terus mengawasi penyerapan anggaran di daerah binaannya masing-masing.

"DPD RI yang diwakilkan oleh para senator di daerah-daerah harus terus mengawal penyerapan anggaran sehingga masyarakat merasakan dampaknya terutama masalah pemulihan ekonomi nasional," kata LaNyalla.