Tol Laut wujudkan keadilan ekonomi masyarakat terpencil

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan menyatakan program Tol Laut yang diluncurkan sejak 2015 sebagai upaya mewujudkan keadilan ekonomi bagi masyarakat Indonesia, terutama di wilayah terpencil, tertinggal dan terluar (3T).

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Agus H Purnomo di Jakarta, Senin mengatakan, Tol Laut bertujuan meningkatkan kelancaran distribusi dan mengurangi disparitas harga di daerah Terpencil, Tertinggal, Terluar dan Perbatasan (3TP).

"Tol Laut mewujudkan konektivitas laut secara efektif melalui kapal yang berlayar secara rutin dan terjadwal dari Barat sampai ke Timur Indonesia. Hal ini sangat membantu distribusi logistik, terutama ke daerah-daerah 3TP yang selama ini tidak tersentuh oleh moda angkutan darat dan udara," ujarnya melalui keterangan tertulis.

Dengan meningkatnya konektivitas antar daerah melalui Tol Laut, tambahnya, maka disparitas atau kesenjangan harga barang, terutama kebutuhan pokok di wilayah Barat dan Timur Indonesia tidak terjadi lagi.

Dia memaparkan, dalam pengoperasian Tol Laut, pihaknya sudah menyiapkan ratusan kapal, diantaranya 26 kapal PSO penumpang, sebanyak 113 kapal sabuk nusantara dan 20 kapal Rede.

"Dari pelabuhan dan kapasitasnya, kami menyiapkan pelabuhan-pelabuhan agar siap disinggahi, baik untuk bongkar muat, pengamanan, dan lain-lain," katanya.

Perlahan tapi pasti, lanjutnyq, tujuan Tol Laut untuk mengurangi disparitas harga antar wilayah, antar pulau, antar daerah serta memangkas biaya logistik yang mahal di seluruh kawasan terpencil Indonesia mulai terwujud.

"Upaya Pemerintah untuk memberikan keadilan ekonomi bagi masyarakat di daerah 3TP pun benar-benar dirasakan," katanya.

Sementara itu Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Nunukan, Capt. Yohanis Tedang menambahkan, Pelabuhan Nunukan merupakan pintu masuk untuk memenuhi kebutuhan pokok dan bahan bangunan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia.

Selama ini, menurut dia, sebagian besar kebutuhan masyarakat di pulau-pulau yang berada di wilayah kabupaten Nunukan berasal dari Tawao, Malaysia.

"Namun adanya Tol Laut yang disiapkan oleh Pemerintah sangat membantu kebutuhan masyarakat di perbatasan khususnya di Kabupaten Nunukan yang bersebelahan langsung dengan Malaysia," katanya.

Semula, Tol Laut di Nunukan hanya ada satu rute saja dengan tujuan Makassar, namun, karena banyaknya potensi produk unggulan di daerah tersebut, tahun ini rute Tol Laut bertambah dengan tujuan Pulau Jawa melalui pintu masuk Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Tedang menyebutkan barang yang dibawa melalui Tol Laut menuju Nunukan meliputi bahan bangunan, kayu, besi, semen, mie, tepung, air meneral, pakan ayam, dan kebutuhan pokok lainnya.

Sementara produk unggulan yang dikirimkan dari Nunukan adalah rumput laut dan produk lokal lainnya.

"Ada dua kapal yang beroperasi ke wilayah Nunukan yakni KM Kendhaga Nusantara 6, pelabuhan asal Makassar dan KM Kawas Mas, pelabuhan asal Tanjung Perak Surabaya," kata Tedang.

Kemenhub mencatat, awalnya hanya memiliki dua trayek di tahun 2015. Trayek tersebut terus bertambah menjadi 6 trayek pada 2016. Berlanjut pada tahun 2017, ada 13 trayek baru Tol Laut.

Kemudian pada 2018 bertambah menjadi 18 trayek. Di 2019 bertambah 20 trayek dan di 2020 bertambah 26 trayek.

Untuk 2021, Ditjen Hubla menambah empat trayek baru sehingga keseluruhan menjadi 30 trayek serta diiringi penambahan jumlah pelabuhan dan kapal dengan melibatkan 106 pelabuhan, yang terdiri atas 9 pelabuhan pangkal, dan 97 pelabuhan singgah.

Untuk itu Dirjen Hubla Agus Purnomo berharap program Tol Laut terus mendapat dukungan dari masyarakat.