Ekonom nilai bansos pemerintah mampu dorong daya beli masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai insentif bantuan sosial (bansos) dari pemerintah mampu mendorong daya beli masyarakat khususnya kelompok pendapatan menengah ke bawah.

“Belajar dari tahun lalu bansos berdampak terhadap daya beli artinya bantuan ini menahan daya beli agar tidak terjerembab lebih dalam. Untuk tahun ini saya kira hal yang sama akan terjadi kembali,” katanya kepada Antara di Jakarta, Senin.

Sementara itu, Yusuf mengatakan bantuan subsidi ongkos kirim (ongkir) dari pemerintah untuk belanja online dapat memberikan stimulasi bagi kelompok pendapatan menengah atas untuk tetap berbelanja.

“Tapi ini tujuan utamannya lebih kepada mendorong orang untuk berbelanja online saja,” ujarnya.

Hal senada turut diungkapkan oleh pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira yang menyatakan bansos sangat penting bagi kelompok pengeluaran 40 persen terbawah dan kelas menengah yang rentan miskin.

Meski demikian, Bhima meminta agar pemerintah dapat menambah alokasi untuk bansos tunai yang ditujukan kepada pekerja bergaji rendah.

Ia mengatakan penambahan alokasi bansos tunai juga dapat diberikan untuk pekerja yang terancam hilang pendapatan seperti di sektor transportasi karena adanya kebijakan pelarangan mudik Lebaran.

“Banyak supir bus misalnya yang upahnya harian atau dihitung per trayek. Kalau mudik dilarang pastinya mereka menganggur. Itu yang perlu dibantu dulu,” tegasnya.

Tak hanya itu, Bhima juga menilai subsidi ongkir untuk belanja online dapat mendorong daya beli masyarakat asalkan diberikan sesuai sasaran.

“Jangan mensubsidi start-up bahkan mensubsidi ongkir barang impor. Lebih baik disiapkan dulu mekanisme pendataan dan pengawasan agar tepat sasaran,” ujarnya.